Israel kini tengah melakukan pembicaraan dengan Sudan Selatan mengenai kemungkinan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara Afrika Timur yang tengah dilanda konflik berkepanjangan tersebut. Langkah ini, jika terealisasi, akan dianggap sebagai pembersihan etnis menurut hukum internasional, lansir New Arab pada Selasa (12/8).
Keenam orang yang mengetahui pembicaraan ini mengonfirmasi hal tersebut kepada The Associated Press. Meskipun belum jelas sejauh mana perkembangan diskusi tersebut, rencana ini akan berisiko memindahkan penduduk dari satu wilayah yang dilanda perang dan krisis kelaparan ke wilayah lain yang juga menghadapi situasi serupa.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa ia ingin mewujudkan visi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan pemindahan sebagian besar populasi Gaza melalui apa yang disebut Netanyahu sebagai “migrasi sukarela”. Israel sebelumnya juga mengusulkan pemukiman ulang serupa, yang dianggap sebagai pembersihan etnis oleh para ahli hak asasi manusia, kepada beberapa negara Afrika lainnya.
“Saya rasa hal yang benar untuk dilakukan, bahkan menurut hukum perang yang saya ketahui, adalah membiarkan populasi tersebut pergi, lalu Anda bisa masuk dengan segala kekuatan Anda melawan musuh yang tersisa di sana,” ujar Netanyahu dalam wawancara dengan i24, sebuah stasiun TV Israel. Netanyahu tidak menyebutkan nama Sudan Selatan dalam pernyataannya.
Kementerian Luar Negeri Israel menolak memberikan komentar, sementara Menteri Luar Negeri Sudan Selatan tidak merespons pertanyaan mengenai pembicaraan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa mereka tidak berkomentar mengenai percakapan diplomatik yang bersifat pribadi.
Joe Szlavik, pendiri firma lobi AS yang bekerja dengan Sudan Selatan, mengungkapkan bahwa dia diberi pengarahan oleh pejabat Sudan Selatan tentang pembicaraan tersebut. Menurutnya, delegasi Israel berencana mengunjungi negara itu untuk membahas kemungkinan mendirikan kamp pengungsian bagi warga Palestina, meskipun belum ada tanggal yang pasti untuk kunjungan tersebut. Israel pun belum memberikan konfirmasi terkait kunjungan ini.
Szlavik mengatakan bahwa Israel kemungkinan besar akan mendanai pembangunan kamp-kamp pengungsian sementara.
Penolakan dari Mesir
Edmund Yakani, yang memimpin sebuah kelompok masyarakat sipil Sudan Selatan, juga mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan pejabat Sudan Selatan mengenai pembicaraan ini. Empat pejabat lainnya yang mengetahui perkembangan ini mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut tengah berlangsung, meskipun mereka meminta untuk tetap anonim karena tidak berwenang membicarakannya secara terbuka.
Dua pejabat yang berasal dari Mesir mengungkapkan kepada AP bahwa mereka sudah mengetahui pembicaraan ini sejak berbulan-bulan lalu, termasuk kontak Israel dengan Sudan Selatan. Mereka menyatakan bahwa Mesir sangat menentang rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza, yang berbatasan langsung dengan negara tersebut, karena khawatir akan ada lonjakan pengungsi ke wilayahnya.
Sebelumnya, Israel juga terlibat dalam pembicaraan serupa dengan negara-negara Afrika lainnya, termasuk Sudan, Somalia, dan wilayah pecahan Somalia yang dikenal dengan nama Somaliland, meskipun status diskusi tersebut belum jelas.
Szlavik, yang bekerja untuk meningkatkan hubungan Sudan Selatan dengan Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa AS telah mengetahui pembicaraan tersebut namun tidak terlibat langsung. Sudan Selatan menginginkan agar pemerintahan Trump mencabut larangan perjalanan terhadap negara itu dan menghapus sanksi terhadap sejumlah elit Sudan Selatan. Negara ini sebelumnya telah menerima delapan individu yang terjebak dalam deportasi massal oleh pemerintah AS, yang diduga merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan dukungan diplomatik.
Dukungan yang didapatkan dari Israel
Menurut Peter Martell, seorang jurnalis yang menulis buku tentang Sudan Selatan, negara yang tengah dilanda krisis ini sangat membutuhkan sekutu, bantuan finansial, dan jaminan diplomatik. Ia juga mencatat bahwa badan intelijen Israel, Mossad, memberikan bantuan kepada Sudan Selatan selama perang saudara yang berlangsung puluhan tahun melawan pemerintahan yang didominasi oleh kelompok Arab di Khartoum sebelum negara tersebut merdeka pada 2011.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa keputusan terkait penerbitan visa dilakukan dengan mengutamakan standar tertinggi untuk keamanan nasional AS, keselamatan publik, dan penegakan hukum imigrasi negara tersebut.
