Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan keputusan mengejutkan pada Selasa malam dengan memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan menggantikannya dengan Israel Katz.
Seiring Keputusan tersebut, Netanyahu juga memindahkan urusan luar negeri yang sebelumnya dipegang oleh Katz kepada Gideon Sa’ar, pemimpin Partai Kanan Nasional.
Israel Katz, yang telah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak awal tahun 2024, dikenal dengan sikap keras terhadap Palestina dan PBB, serta komentar-komentarnya yang sering kali kontroversial, seperti dikutip Anadolu.
Ia lahir di kota pesisir Ashkelon pada 1955 dari orangtua yang berasal dari Rumania. Katz belajar di sekolah agama Or Etzion di bawah Rabbi Haim Drukman, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan Zionisme religius global.
Katz bergabung dengan militer Israel pada 1973, bertugas sebagai perwira di Brigade Parasut ke-890, dan kemudian menjadi cadangan selama Perang Lebanon 1982.
Pada 1984, ia menjadi wakil direktur di Kementerian Industri dan Perdagangan di bawah Menteri Ariel Sharon, yang kemudian menjadi mentor politiknya. Sejak 1998, Katz telah duduk di Knesset, mewakili partai Likud milik Netanyahu.
Selama karier politiknya, Katz telah dikenal dengan kebijakan ekstrem terhadap keberadaan Palestina di wilayah pendudukan, secara terbuka mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat dan menentang solusi dua negara.
Catatan kriminal
Pada akhir 1980-an, saat menjabat sebagai wakil direktur di Kementerian Industri dan Perdagangan, Katz sempat menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Tuduhan tersebut terkait dengan insiden di mana Katz, yang izin mengemudinya dicabut, meminta seorang pengemudi kantor untuk memberikan kesaksian palsu bahwa dia yang mengemudikan kendaraan tersebut.
Meskipun Katz mengaku bersalah, tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan akhirnya dibatalkan.
Pada 2009, Jaksa Agung Israel, Menachem Mazuz, memutuskan untuk menutup penyelidikan terkait penunjukan politik yang dilakukan Katz saat menjabat Menteri Pertanian (2003–2006), meskipun polisi merekomendasikan agar ia didakwa dengan penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Serukan usir bangsa Palestina
Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Katz dikenal dengan pendekatannya yang agresif, sering menghindari bahasa diplomatik dan mengeluarkan komentar provokatif terhadap tokoh internasional.
Pada Agustus, ia menyerukan pengusiran warga Palestina dari kota-kota dan kamp pengungsi di Tepi Barat dengan alasan untuk fokus pada penghapusan apa yang ia sebut sebagai “infrastruktur teror” di daerah tersebut.
Pada Februari 2024, Katz bahkan mengusulkan pembangunan sebuah pulau buatan di lepas pantai Gaza untuk memindahkan penduduk Palestina, yang akan digantikan dengan pemukim Yahudi.
Usulan ini kemudian dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Israel, yang menyatakan bahwa tujuan dari pulau buatan tersebut adalah untuk membangun pelabuhan, bukan untuk memindahkan warga Palestina.
Katz juga memimpin upaya untuk mengkriminalisasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dan mendorong kampanye yang berujung pada pemungutan suara di Knesset untuk melarang lembaga tersebut beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki.
Konflik dengan Sekretaris Jenderal PBB
Pada bulan lalu, Katz menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menjadi “persona non grata” di Israel, setelah Guterres dinilai gagal mengutuk secara tegas serangan rudal Iran terhadap Israel, yang dianggap Katz sebagai bentuk antisemitisme.
Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan besar-besaran di Gaza sejak serangan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 43.400 orang dan menjadikan wilayah tersebut hampir tidak dapat dihuni.
Israel kini menghadapi tuntutan genosida di Pengadilan Internasional atas genosida di Gaza.
