Pemerintah Israel tengah melakukan upaya diplomatik intensif untuk mencegah kemungkinan larangan ekspor senjata dari Jerman, di tengah meningkatnya kritik Berlin terhadap operasi militer Israel di Gaza. Laporan ini diungkapkan oleh lembaga penyiaran publik Israel, Kan 11, pada Selasa (28/5/2025) malam.
Upaya tersebut diarahkan langsung kepada Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Kementerian Luar Negeri Jerman, menyusul sinyal dari sejumlah pejabat tinggi Jerman yang menyebut kemungkinan adanya langkah tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Pernyataan ini dinilai sebagai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Jerman, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Israel.
Menurut laporan Kan 11, para pejabat Israel berupaya meyakinkan mitra Jerman bahwa rencana distribusi bantuan pangan di Gaza telah mengalami perubahan mendasar yang positif dibanding sebelumnya. Informasi ini disiapkan menjelang pembicaraan via telepon antara Kanselir Merz dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan harapan dapat mencegah munculnya ancaman penghentian pasokan militer, meskipun secara implisit.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah Israel disebut telah mengirimkan dokumen terbaru terkait operasi distribusi makanan dan berupaya mempengaruhi pemberitaan media Jerman agar menampilkan situasi di Gaza sebagai “titik balik” atau “perubahan besar.” Namun, kondisi di lapangan menunjukkan situasi sebaliknya, dengan kelaparan yang semakin parah, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta kontrol penuh Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bantuan internasional.
Di sisi lain, puluhan aktivis Israel dan warga keturunan Israel di Jerman menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Luar Negeri Jerman pada Selasa. Mereka menuntut penangguhan perjanjian antara Uni Eropa dan Israel serta penghentian ekspor senjata. Sejumlah pendukung non-Israel turut ambil bagian dalam aksi tersebut, membawa poster bertuliskan dalam bahasa Ibrani: “Kita harus menentang genosida” dan “Tidak untuk Nakba kedua.”
Sementara itu, pada hari Senin, beberapa anggota Partai Sosial Demokrat (SPD)—mitra koalisi dalam pemerintahan Kanselir Merz—secara terbuka menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap potensi pelanggaran hukum humaniter internasional dan memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.
