Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan peran mantan kepala keamanan Palestina yang diasingkan, Mohammad Dahlan, dalam pemerintahan pasca-perang Jalur Gaza. Rumor mengenai kemungkinan keterlibatan Dahlan di wilayah tersebut datang atas undangan Tel Aviv.
Menurut saluran berita Israel, Channel 12, pejabat Israel sedang membahas potensi peran yang dapat dimainkan Dahlan di Gaza setelah berakhirnya ofensif yang sedang berlangsung serta genosida yang dilakukan oleh pasukan pendudukan di Jalur Gaza.
Rencana ini tampaknya tidak memerlukan kembalinya Dahlan secara fisik ke wilayah tersebut.
Sebagai tokoh terkemuka dalam politik Gaza pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, Dahlan memimpin Angkatan Pertahanan Preventif Otoritas Palestina di sana sebelum kelompok perlawanan Hamas mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 2007.
Selama 12 tahun terakhir, Dahlan tinggal di Uni Emirat Arab (UEA), di mana ia menjabat sebagai penasihat Presiden UEA, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan. Ia telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan Emirat, tidak hanya terkait dengan isu Israel-Palestina, tetapi juga konflik regional lainnya.
Sebagai rival terkenal dan bersejarah Hamas, Israel dan negara-negara Barat – khususnya Amerika Serikat – secara berulang kali merekomendasikan Dahlan sebagai alternatif bagi kelompok tersebut, serta kepemimpinan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat.
Dukungan implisit tersebut terus berlanjut, dan selama tahun lalu, Dahlan diusulkan sebagai sosok pemimpin potensial dalam pemerintahan Palestina atau Arab di Gaza pasca-perang. Rencana ini terus dibahas dan dirumuskan kembali oleh Tel Aviv.
Pertimbangan mengenai peran masa depan Dahlan ini muncul meskipun ia secara terbuka menolak untuk berpartisipasi dalam rencana tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyatakan di akun X-nya pada bulan Juli lalu, “Saya telah berulang kali menolak untuk menerima peran keamanan, pemerintahan, atau eksekutif” setelah berakhirnya ofensif Israel.
