Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa malam (23/4) meminta Mahkamah Agung Israel untuk mewajibkan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet), Ronen Bar, mengumumkan tanggal pasti pengunduran dirinya.
Langkah ini dinilai sejumlah pakar hukum sebagai upaya Netanyahu untuk menghindari kewajiban memberikan pernyataan tertulis atas tuduhan serius yang diarahkan padanya oleh Bar.
Menurut laporan harian Yedioth Ahronoth, para pejabat hukum senior menganggap permintaan Netanyahu sebagai manuver politik guna mengulur waktu.
Pasalnya, Mahkamah Agung sendiri telah menolak permintaan serupa hanya beberapa hari sebelumnya.
Belum jelas apakah Netanyahu akan menyerahkan pernyataan tertulis untuk menanggapi kesaksian Bar.
Namun jika ia memilih untuk tidak jujur dalam pernyataan tersebut, maka ia bisa menghadapi tuntutan pidana.
Dalam kesaksian tertulisnya kepada Mahkamah Agung awal pekan ini, Ronen Bar menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatannya di masa mendatang, namun tanpa menyebutkan tanggal spesifik.
Ia juga mengungkap sejumlah tekanan politik dari Netanyahu, termasuk permintaan untuk menindak para demonstran yang menentang pemerintah dan menjadikan Shin Bet sebagai alat politik.
Bar menyiratkan bahwa tekanan tersebut bertujuan untuk menunda proses peradilan Netanyahu dalam kasus-kasus korupsi dengan dalih keamanan nasional.
Dalam pernyataan resmi kantornya, Netanyahu mengakui bahwa dirinya memang meminta Kepala Shin Bet untuk bertindak terhadap para pengunjuk rasa yang ia sebut melanggar hukum dan mengancam keselamatan dirinya serta keluarganya.
Namun ia membantah bahwa permintaan itu bermotif politik atau bertujuan untuk membungkam protes.
“Perdana Menteri hanya meminta hal yang wajar—agar Shin Bet menjalankan tugasnya dalam menghadapi pelanggar hukum yang mengancam keselamatan pribadi,” demikian isi pernyataan kantor Netanyahu.
Ketegangan antara Netanyahu dan Bar semakin mencuat sejak keputusan pemerintah pada 20 Maret lalu untuk memberhentikan Bar, dengan alasan “hilangnya kepercayaan.”
Keputusan ini dipandang sebagian pihak sebagai upaya Netanyahu menyingkirkan tokoh-tokoh keamanan yang tak sepenuhnya loyal secara pribadi.
Namun, pada 21 Maret, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sementara yang membekukan keputusan pemecatan tersebut sambil meninjau keberatan hukum dari pihak oposisi.
Dalam pernyataannya kepada Mahkamah, Bar secara implisit menyebut bahwa alasan pemecatannya bersifat politis, terkait penolakannya untuk menunjukkan “kesetiaan pribadi” kepada Netanyahu.
Keputusan pemerintah untuk memecat Bar telah memicu demonstrasi luas di Israel. Publik melihat langkah ini sebagai ancaman terhadap independensi lembaga keamanan nasional .
Selain itu, publik juga melihat sebagai bagian dari upaya Netanyahu memperluas kontrol politik atas institusi negara demi kelangsungan kekuasaannya, di tengah tekanan hukum dan krisis kepercayaan pasca serangan 7 Oktober 2023.
Kasus ini menjadi salah satu dari rangkaian dinamika yang menunjukkan meningkatnya ketegangan antara kepemimpinan politik dan lembaga keamanan di Israel.
Terutama saat negara tersebut masih menghadapi situasi genting di Gaza serta kecaman internasional atas kebijakan militernya.
