Pemerintah Israel berencana meninjau ulang kebijakan yang melarang jurnalis masuk ke Jalur Gaza yang dilanda perang, lapor kantor berita Anadolu, Minggu.
Dalam tanggapan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung Israel, pemerintah menyatakan akan meninjau kembali kebijakan tersebut dalam waktu satu bulan dan memberikan pembaruan atas keputusan itu paling lambat 23 November, seperti dilaporkan harian Haaretz.
Langkah ini diambil menyusul sejumlah petisi yang diajukan ke pengadilan terhadap larangan pemerintah yang melarang jurnalis memasuki wilayah Palestina itu.
Meski demikian, dalam tanggapan resminya, pemerintah menegaskan bahwa larangan tersebut tetap berlaku hingga kebijakan baru ditetapkan. Hanya jurnalis yang berada di dalam apa yang disebut sebagai “garis kuning” yang diizinkan untuk meliput.
“Garis kuning” merupakan batas imajiner yang memisahkan wilayah Gaza yang saat ini masih diduduki pasukan Israel dengan wilayah yang telah mereka tinggalkan.
Kritik dari Asosiasi Pers Asing
Pekan lalu, Foreign Press Association (FPA) di Israel menyampaikan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung yang tetap mengizinkan pemerintah melarang jurnalis masuk ke Gaza.
Sejak Oktober 2023, sedikitnya 238 jurnalis Palestina dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan lembaga media internasional menilai bahwa larangan terhadap jurnalis serta serangan terhadap awak media merupakan upaya untuk menutupi dugaan kejahatan perang yang terjadi di Gaza.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 68.000 orang dan melukai lebih dari 170.000 orang, menurut data otoritas kesehatan setempat.
Fase pertama dari perjanjian gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober, berdasarkan rencana 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Tahap pertama mencakup pertukaran tahanan — pembebasan sandera Israel dengan tahanan Palestina — serta rencana rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas.
