Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Rabu menegaskan bahwa Italia tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kepada saluran televisi Sky TG24, Tajani mengatakan keputusan tersebut didasari adanya “hambatan konstitusional”. Meski demikian, ia menyatakan Italia tetap siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi di Timur Tengah.
Sikap serupa sebelumnya disampaikan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Dalam wawancara dengan Rai News bulan lalu, Meloni menyebut terdapat “ketidakcocokan konstitusional” yang membuat Italia tidak dapat langsung bergabung saat penandatanganan piagam.
Meloni menjelaskan adanya persoalan kesesuaian antara statuta Dewan Perdamaian dan Pasal 11 Konstitusi Italia. Dalam pasal tersebut, Italia hanya dapat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi internasional yang bertujuan menjamin perdamaian dan keadilan, dengan syarat adanya kesetaraan antarnegara. Menurut Meloni, syarat tersebut tidak terpenuhi dalam struktur Dewan Perdamaian.
Pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Dewan Perdamaian dibentuk dalam kerangka upaya penyelesaian damai di Jalur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sejumlah negara lain telah menyusul bergabung dalam inisiatif tersebut.
Pertemuan perdana Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung di Washington, DC, pada 19 Februari mendatang di tingkat pemimpin negara. Hingga kini belum jelas apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghadiri pertemuan tersebut.
Penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza disebut akan menjadi agenda utama dalam pertemuan itu.
