Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, mendesak para pejabat hukum, politik, dan militer untuk segera mengeluarkan 7.000 surat panggilan wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.
Times of Israel pada Selasa melaporkan, tentara Israel (IDF) menyatakan akan memulai proses ini pekan depan.
Menurut laporan media berbahasa Ibrani, Baharav-Miara menegaskan penundaan atau pembatasan dalam mengeluarkan panggilan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum.
Dia juga menyatakan 4.500 dari surat panggilan tersebut harus dikeluarkan tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai mahasiswa yeshiva atau bukan.
Dalam beberapa pekan terakhir, IDF telah mengirimkan 3.000 surat panggilan wajib militer kepada pria Haredi, terutama mereka yang bekerja dan bukan mahasiswa penuh waktu di yeshiva.
Namun, hanya 273 orang yang hadir di pusat perekrutan IDF dan hanya 48 di antaranya yang benar-benar mendaftar. Hal ini mencerminkan adanya penolakan kuat dari komunitas tersebut terhadap wajib militer.
Instruksi dari Baharav-Miara muncul saat IDF bersiap mengirimkan 7.000 surat panggilan baru, yang disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant sehari sebelum ia dipecat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu.
Menteri Pertahanan baru, Israel Katz, tidak membatalkan keputusan tersebut, sehingga IDF tetap berencana untuk mengirimkan panggilan wajib militer tersebut pada awal pekan depan.
Pengumuman IDF ini memicu kemarahan partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintahan, United Torah Judaism dan Shas. yang menurut penyiar publik Kan menyatakan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan janji yang mereka terima dari Netanyahu pekan lalu.
Saat Netanyahu mengonfirmasi Katz sebagai pengganti Gallant, ia dikabarkan mengirim pesan kepada partai-partai Haredi—yang keras menolak wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks—bahwa Katz akan membatalkan keputusan untuk mengeluarkan surat panggilan baru.
Kantor Netanyahu membantah telah menyampaikan pesan semacam itu, tetapi mitra koalisinya yang ultra-Ortodoks tetap bersikeras bahwa mereka menerima janji tersebut.
Mitra koalisi ultra-Ortodoks Netanyahu telah mendesak pengesahan undang-undang yang mengatur pengecualian wajib militer bagi mahasiswa yeshiva dan anggota komunitas Haredi lainnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan pada bulan Juni bahwa dispensasi yang berlaku selama puluhan tahun tersebut adalah ilegal.
Sebagian besar masyarakat Israel di luar komunitas tersebut mendukung penghapusan pengecualian luas bagi Haredi dari kewajiban tugas militer.
Baca juga: Netanyahu akan hadiahkan kesepakatan dengan Lebanon untuk Trump
Gallant dianggap sebagai salah satu penghalang utama bagi rancangan undang-undang yang akan melegalkan pengecualian wajib militer bagi komunitas Haredi, sebelum ia dipecat oleh Netanyahu.
Setelah pemecatannya, Gallant menyebut undang-undang tersebut sebagai hukum yang “diskriminatif dan korup”.
Dia mengklaim bahwa penolakannya terhadap undang-undang itu menjadi salah satu faktor utama pemecatannya, yang terjadi saat Israel berperang di dua front dan tengah menghadapi krisis kekurangan personel militer.
Netanyahu menyangkal bahwa Gallant dipecat karena alasan politik, melainkan karena perbedaan pandangan mereka dalam mengelola upaya perang.
Namun, menurut laporan media berbahasa Ibrani pada Senin, Netanyahu kini tengah mempersiapkan untuk menghidupkan kembali rancangan undang-undang tersebut, dengan seorang pembantu utamanya yang dikabarkan mengatakan kepada para pemimpin koalisi bahwa pemecatan Gallant akan membuka jalan bagi kemajuan legislasi ini.
Mahkamah Agung memutuskan pada bulan Juni bahwa pengecualian massal Haredi dari dinas militer adalah ilegal, dan memerintahkan agar Haredi diwajibkan untuk bergabung dengan IDF.
