Monday, December 8, 2025
HomeBeritaJerman: Tak ada rencana akui Palestina dalam waktu dekat

Jerman: Tak ada rencana akui Palestina dalam waktu dekat

 

Kanselir Jerman Friedrich Merz, Minggu, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina yang merdeka “dalam waktu dekat”, meski desakan agar Berlin mengubah posisinya semakin meningkat di tengah perang dan kebijakan pengusiran paksa Israel di Gaza, demikian dilaporkan Anadolu.

“Apa yang penting sekarang adalah melaksanakan rencana perdamaian ini selangkah demi selangkah, dan tidak ada dari kita yang tahu seperti apa hasil akhirnya. Karena itu, pemerintah federal, berbeda dengan sejumlah negara Eropa lain, memilih untuk tidak mengakui negara Palestina pada tahap awal seperti ini. Kami juga tidak akan melakukannya dalam waktu dekat…,” ujar Merz dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Jerman berpandangan pengakuan terhadap negara Palestina semestinya diberikan pada akhir—bukan awal—dari proses perundingan damai tersebut.

Merz kembali menegaskan bahwa “solusi dua negara hanya bisa dicapai melalui negosiasi.”

Menurut dia, Jerman bekerja “menuju terwujudnya sebuah Timur Tengah baru” di mana keberadaan negara Israel juga diakui secara penuh.

“Kami yakin bahwa pembentukan negara Palestina di samping Israel kemungkinan menjadi prospek terbaik bagi masa depan tersebut,” katanya.

Pemerintah Jerman, yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel selama operasi militernya di Gaza, kini menghadapi kritik publik yang semakin luas atas dukungan tanpa syarat terhadap Israel.

Pada Oktober lalu, hampir 200 intelektual, pakar hukum, dan ahli kebijakan luar negeri mendesak pemerintah koalisi berhaluan tengah-kanan itu untuk mengakhiri sikap “kesetiaan buta” terhadap Israel serta pengekangan terhadap suara pro-Palestina di dalam negeri.

Mereka menandatangani sebuah dokumen kebijakan yang menyerukan perubahan total terhadap sikap pro-Israel Jerman, dan meminta agar keputusan-keputusan pemerintah didasarkan pada hukum internasional, bukan semata pada beban sejarah.

 

Pizaro Idrus
Pizaro Idrus
Kandidat PhD bidang Hubungan Internasional Universitas Sains Malaysia. Peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue
ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Terpopuler