Pemerintah Kanada menyatakan akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Mark Carney dalam konferensi pers di Ottawa, Rabu (30/7/2025) waktu setempat.
“Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB mendatang,” ujar Carney usai memimpin pertemuan virtual dengan kabinetnya. “Kanada sejak lama berkomitmen pada solusi dua negara: sebuah negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak huni yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Negara Israel.”
Carney menegaskan bahwa langkah pengakuan ini bergantung pada komitmen Otoritas Palestina untuk melaksanakan reformasi tata kelola yang dinilai sangat dibutuhkan. Ia juga menyampaikan bahwa Kanada akan meningkatkan dukungannya terhadap pembangunan pemerintahan demokratis yang kuat di Palestina.
“Setiap jalur menuju perdamaian yang langgeng bagi Israel juga memerlukan negara Palestina yang stabil dan layak,” ujarnya.
Carney menyoroti situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Ia menyebut penderitaan rakyat sipil di wilayah tersebut sebagai sesuatu yang “tak tertahankan” dan menyalahkan Pemerintah Israel atas memburuknya kondisi tersebut.
“Kanada mengecam kenyataan bahwa Pemerintah Israel membiarkan situasi di Gaza memburuk hingga titik ini,” kata Carney.
Ia juga memperingatkan bahwa prospek solusi dua negara semakin tergerus oleh percepatan pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel dan langkah legislatif seperti pemungutan suara di Knesset yang menyerukan aneksasi wilayah Palestina.
Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dan sejumlah anggota kabinet disebut tengah menyiapkan sumber daya untuk mendukung reformasi pemerintahan di Palestina. Carney menegaskan bahwa kelompok Hamas “tidak akan memiliki peran” dalam negara Palestina di masa depan.
Ia menekankan pentingnya negara Palestina yang tidak bersenjata dan berkomitmen hidup berdampingan secara damai dengan Israel. “Dalam beberapa hari ke depan, kami akan meningkatkan upaya bersama mitra internasional untuk menyusun rencana perdamaian yang kredibel,” katanya.
Rencana tersebut, menurut Carney, akan mencakup kerangka tata kelola dan keamanan bagi Palestina serta menjamin kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Ia menambahkan bahwa rencana ini bertujuan mendukung “masa depan yang menghormati martabat, keamanan, dan aspirasi semua warga Palestina dan Israel.”
Menjawab pertanyaan soal kontribusi pengakuan negara Palestina terhadap proses perdamaian, Carney menjelaskan bahwa langkah ini memperkuat prinsip-prinsip utama seperti pemulangan sandera dan perlucutan senjata dalam pembentukan negara Palestina.
“Kami adalah bagian dari proses yang mengarah pada perdamaian, dan proses itu memiliki kekuatan melalui jumlah dan dukungan luas,” katanya, merujuk pada keterlibatan Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
Carney menekankan bahwa keputusan Kanada didasarkan pada prinsip penentuan nasib sendiri dan diambil pada momen yang dinilai sangat mendesak. “Prospek berdirinya negara Palestina benar-benar memudar di depan mata kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Carney juga mengumumkan rencana pengajuan undang-undang baru yang akan menjadikan tindakan penghalangan akses ke tempat ibadah, sekolah, dan pusat komunitas sebagai pelanggaran pidana.
“Keamanan dasar adalah hak asasi setiap manusia,” kata Carney menutup pernyataannya. “Solusi dua negara yang didukung Kanada bertumpu pada janji hidup berdampingan antara warga Israel dan Palestina dalam damai dan keamanan.”
