Kanada bersama Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri kabinet Israel yang dikenal berpandangan ekstrem kanan, Selasa (10/6/2025), atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Kedua pejabat tersebut adalah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Dalam pernyataan bersama, kelima negara menilai kedua tokoh tersebut “telah menghasut kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi warga Palestina.”
“Retorika ekstrem yang mendorong pemindahan paksa warga Palestina serta pembangunan permukiman baru Israel adalah hal yang mengkhawatirkan dan berbahaya,” tulis pernyataan tersebut.
Kelima negara menegaskan bahwa tindakan Smotrich dan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Mereka menyebut telah melakukan berbagai upaya diplomatik untuk menyampaikan keprihatinan kepada Pemerintah Israel, namun aksi kekerasan tetap terjadi dan bahkan mendapat dorongan serta impunitas.
Para menteri luar negeri dari lima negara tersebut mendesak Israel untuk menaati kewajibannya di bawah hukum internasional.
Mereka juga meminta agar Pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk menghentikan retorika kekerasan, ekstremisme, dan ekspansionisme yang berkembang di kalangan pemukim.
“Langkah-langkah yang diumumkan hari ini berfokus pada situasi di Tepi Barat, namun tidak bisa dilepaskan dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza,” demikian bunyi pernyataan tersebut. Kelima negara juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pemindahan warga Palestina secara paksa dari Gaza atau Tepi Barat, serta tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza.
Pernyataan itu juga menekankan pentingnya tercapainya gencatan senjata segera, pembebasan para sandera, dan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk pangan.
Kelima negara kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang menjamin keamanan dan martabat baik bagi rakyat Israel maupun Palestina.
Namun mereka memperingatkan bahwa tujuan tersebut saat ini terancam akibat meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis serta perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.
