Tentara Lebanon mulai menerima gelombang pertama senjata milik kelompok Palestina dari Kamp Rashidiyah di wilayah Tyre, Lebanon selatan. Demikian dilaporkan Aljazeera Arabic.
Mengutip laporan National News Agency pada Kamis (28/8), langkah ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menarik senjata dari kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon.
Penyerahan senjata dimulai di tiga kamp utama di Tyre, yakni Rashidiyah, Al-Buss, dan Burj al-Syamali. Sebanyak tujuh truk dilaporkan keluar dari kamp dengan membawa senjata ringan serta peluncur roket anti-tank “B7”, sebelum memasuki markas Batalyon Intervensi Kedua di kawasan Shawakeer.
Proses penyerahan berlangsung dengan kehadiran sejumlah pejabat, termasuk Ketua Komite Dialog Lebanon-Palestina Ramiz Damasqiyah, Kepala Keamanan Nasional Palestina Jenderal Subhi Abu Arab, Kepala Intelijen Selatan Brigjen Suhail Harb, Komandan Batalyon Intervensi Kedua Brigjen Jihad Khaled, serta perwira senior tentara Lebanon lainnya.
Kesepakatan Politik
Langkah ini mengikuti tahap awal penyerahan senjata dari Kamp Burj al-Barajneh di pinggiran Beirut selatan beberapa hari lalu, sesuai keputusan pertemuan tingkat tinggi Lebanon–Palestina.
Pada 21 Mei lalu, Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menegaskan prinsip kedaulatan penuh Lebanon, eksklusivitas senjata di tangan negara, serta kesepakatan untuk menyerahkan senjata dari kamp-kamp Palestina.
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dalam rapat Komite Dialog Lebanon-Palestina yang dipimpin Perdana Menteri Lebanon Nauf Salam pada 23 Mei, dengan menetapkan mekanisme teknis dan jadwal penyerahan senjata.
Latar Belakang
Lebanon menampung lebih dari 493 ribu pengungsi Palestina, sebagian besar hidup dalam kondisi sulit di 12 kamp resmi di bawah pengelolaan UNRWA. Selama puluhan tahun, kamp-kamp itu dikelola secara keamanan oleh faksi Palestina, berdasarkan pemahaman tak resmi sejak Perjanjian Kairo 1969.
Tentara dan aparat keamanan Lebanon tidak masuk ke dalam kamp, namun menerapkan pengawasan ketat di sekelilingnya.
Pada 5 Agustus lalu, kabinet Lebanon memutuskan untuk memonopoli senjata di tangan negara, termasuk senjata milik Hizbullah.
Tentara diberi mandat untuk menyiapkan rencana penarikan senjata dan melaksanakannya sebelum akhir tahun ini. Namun keputusan tersebut ditolak Hizbullah yang memperingatkan bahwa langkah ini dapat memicu perang saudara di Lebanon.
