Pemimpin media Israel berhaluan kritis, Haaretz, Amos Schocken, menghadapi kecaman dari pemerintah Israel setelah menyebut rakyat Palestina sebagai “pejuang kemerdekaan” dalam sebuah pidato di London, seperti dikutip Middle East Eye.
Dalam konferensi yang diadakan pada Minggu pekan lalu, Schocken menyatakan, “Pemerintah Netanyahu tidak peduli menerapkan rezim apartheid yang kejam terhadap populasi Palestina.”
Dia juga menekankan bahwa rezim Zionis Israel mengabaikan biaya yang ditanggung kedua belah pihak dalam mempertahankan pemukiman sambil melawan “pejuang kemerdekaan Palestina yang disebut teroris” oleh Israel.
Menyusul reaksi tersebut, Schocken mengklarifikasi bahwa ia tidak menganggap Hamas sebagai “pejuang kemerdekaan” dan menegaskan dukungannya terhadap pejuang kebebasan yang tidak menggunakan “terorisme.”
Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, mengajukan proposal pada hari Kamis untuk memberlakukan beberapa pembatasan terhadap Haaretz sebagai dampak dari komentar Schocken.
Di antara usulan tersebut adalah larangan pemerintah untuk memasuki kontrak baru dengan Haaretz, termasuk langganan individu untuk pegawai negeri, serta pembatalan semua perjanjian yang ada.
Proposal tersebut juga mencakup instruksi kepada Biro Periklanan Pemerintah untuk menghentikan semua iklan di Haaretz dan meminta pengembalian uang untuk pembayaran yang ada.
Menteri Kehakiman, Yariv Levin, juga mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, Gali Baharav-Miar, meminta kekuasaan untuk membatasi operasi Haaretz.
Ia meminta draf undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan warga Israel yang mendorong sanksi internasional terhadap Israel akan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum penjara hingga sepuluh tahun.
Levin juga menyebutkan bahwa seruan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Israel merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban kesetiaan warga negara kepada negara mereka.
Haaretz, sebagai outlet berhaluan kiri yang sering mengkritik pemerintah Netanyahu dan memberikan ruang bagi pandangan pro-Palestina, telah menghadapi seruan untuk sensor dari politisi sayap kanan secara berulang.
