Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik atau legitimasi kebijakan negara manapun.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” kata Nabyl, Kamis (12/2/2026).
Dia menegaskan bahwa keanggotaan negara manapun di BoP tidak mengubah posisi prinsip Indonesia.
“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara,” ujarnya.
Nabyl menambahkan, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan semua pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses perdamaian. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian.
“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara.”
Dengan pernyataan itu, Kemlu menekankan bahwa partisipasi Indonesia di BoP diarahkan pada misi kemanusiaan dan diplomasi multilateral, bukan sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara lain.
