Keputusan Hungaria untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memicu reaksi keras.
Sementara itu, ICC meminta negara tersebut untuk bekerja sama terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Netanyahu tiba di Budapest pada Kamis ini dalam kunjungan selama 4 hari, menantang surat perintah yang dikeluarkan oleh ICC atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Mahkamah Pidana Internasional menegaskan bahwa Hungaria tetap berkewajiban untuk bekerja sama dengan badan peradilan tersebut.
“Mahkamah mengingatkan bahwa Hungaria tetap terikat untuk bekerja sama dengan ICC,” kata juru bicara ICC, Fadi Al-Abdallah kepada wartawan.
Berdasarkan aturan ICC, keputusan penarikan diri dari Mahkamah mulai berlaku satu tahun setelah pengajuan resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB).
Kunjungan Netanyahu ke Budapest terjadi atas undangan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán. Sebelumnya, Orbán mengecam surat perintah penangkapan tersebut dan menyebutnya sebagai “cacat hukum.”
Dalam konferensi pers bersama, Netanyahu berterima kasih kepada Orbán dan menyebutnya telah mengambil keputusan yang berani dan prinsipil.
“Ini penting bagi semua demokrasi. Kita harus melawan organisasi korup ini,” kata Netanyahu.
Sementara itu, Orbán menuduh ICC sebagai lembaga yang tidak lagi netral.
“Mahkamah telah menjadi alat politik, sebagaimana terlihat dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan terhadap Israel,” ungkap Orbán.
Orbán juga berjanji bahwa Hungaria tidak akan menjalankan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Meskipun Hungaria merupakan anggota ICC dan secara hukum wajib menangkap serta menyerahkan individu yang dicari oleh Mahkamah.
Pada Kamis pagi, pemerintah Hungaria secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan diri dari ICC.
Kecaman internasional terhadap Hungaria
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengkritik kunjungan Netanyahu ke Hungaria.
Ia menyatakan bahwa keputusan Orbán merupakan hari yang buruk bagi hukum pidana internasional.
“Tidak ada seorang pun di Eropa yang berada di atas hukum, dan ini berlaku di semua bidang hukum,” kata Baerbock dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Brussel.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, menyebut penarikan diri Hungaria dari ICC sebagai langkah yang disayangkan dan kemunduran bagi upaya melawan impunitas.
Kecaman dari Palestina
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keputusan Hungaria dan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap keadilan dan hukum internasional.
“Serta dukungan terang-terangan terhadap Netanyahu di atas penderitaan rakyat Palestina,” katanya dalam pernyataan resmi.
Ia menyebut bahwa sambutan Hungaria kepada Netanyahu, yang bersamaan dengan meningkatnya pembantaian, pengusiran, dan aneksasi oleh Israel, hanya akan mendorong Netanyahu untuk terus melakukan kejahatannya.
Sementara itu, Hamas juga mengutuk keputusan Hungaria dan menyebutnya sebagai tindakan tidak bermoral.
“Serta kolaborasi terang-terangan dengan seorang penjahat perang yang buron dari keadilan internasional,” kata Hamas.
Hamas menilai bahwa keputusan Hungaria menunjukkan standar ganda yang diterapkan oleh beberapa negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) dan Hungaria.
Hamas juga meminta pemerintah Hungaria untuk segera membatalkan keputusan yang memalukan ini dan menyerahkan Netanyahu kepada ICC.
Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga mengecam penerimaan Hungaria terhadap Netanyahu, yang merupakan pelarian dari keadilan.
Kunjungan Netanyahu ke Hungaria: Tantangan terhadap ICC
Kunjungan Netanyahu ke Hungaria adalah kunjungan pertamanya ke negara Eropa sejak dikeluarkannya surat perintah penangkapan.
Organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah menyerukan kepada Hungaria untuk menangkap dan menyerahkan Netanyahu ke ICC.
Pada 21 November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza.
Meskipun ICC tidak memiliki kepolisian sendiri untuk menegakkan keputusan tersebut, 124 negara anggota ICC—termasuk Hungaria—secara hukum wajib menangkap dan menyerahkan Netanyahu jika dia memasuki wilayah mereka.
Sejak surat perintah dikeluarkan, Netanyahu hanya melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC.
Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, diadopsi di Roma pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada 2002.
Mahkamah ini adalah pengadilan internasional permanen pertama yang bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.
Dengan perang genosida yang terus berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan lebih dari 165.000 warga Palestina mayoritas anak-anak dan Perempuan.
Keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu menjadi momen penting dalam upaya membawa keadilan bagi korban.
