Komisi Nasional Aksi Populer Palestina pada Selasa mengeluarkan pernyataan pers yang mengecam rencana pendudukan Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem.
Komisi menegaskan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai “keputusan agresif, ekspansionis, dan berbahaya” yang telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel serta diumumkan oleh Menteri Bezalel Smotrich dan Israel Katz.
Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi Palestina, di antaranya Kongres Nasional Palestina, Konferensi Populer Palestina di Luar Negeri, Federasi Palestina Amerika Latin, serta Konferensi Populer Palestina – 14 Juta. Keanggotaannya juga mencakup sejumlah tokoh independen Palestina terkemuka, seperti Hassan Khreisheh, Oraib Al-Rantawi, Mustafa Barghouti, dan Wadah Khanfar.
Dalam pernyataannya, Komisi menilai langkah-langkah Israel tersebut bukan sekadar tindakan administratif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rencana strategis terpadu untuk memaksakan realitas demografis dan geografis baru. Menurut Komisi, proyek aneksasi de facto di Tepi Barat dan Yerusalem melengkapi apa yang mereka sebut sebagai kejahatan genosida di Gaza, serta menjadi bagian dari kebijakan menyeluruh untuk menghapus keberadaan rakyat Palestina.
Komisi juga menyatakan bahwa masyarakat internasional harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari kebijakan tersebut. Sementara itu, Komisi menegaskan bahwa persatuan dan kehendak rakyat Palestina merupakan fondasi utama yang diyakini akan menggagalkan seluruh upaya aneksasi dan pengusiran.
