Menteri Keuangan Palestina, Istifan Salameh, melempar peringatan keras: Otoritas Palestina kini menghadapi “ancaman eksistensial”. Penyebabnya, Israel masih saja menyandera dana pajak milik Palestina. Salameh menegaskan bahwa tahun 2026 bakal menjadi periode finansial paling kelam dalam sejarah mereka.
Dalam konferensi pers di Ramallah, Salameh mengungkapkan bahwa Israel telah merampas sekitar 70 persen pendapatan Palestina. Kebijakan ini mencekik kas negara, memperlebar defisit anggaran, dan melumpuhkan kemampuan pemerintah untuk membayar gaji pegawai serta menyediakan layanan publik dasar.
Salameh menyebut tahun 2026 sebagai ujian terberat. Ia memperingatkan bahwa langkah Tel Aviv yang terus menekan urat nadi ekonomi Palestina sama saja dengan “bermain api”. Langkah ini, menurut dia, berisiko menghancurkan stabilitas perbankan dan ekonomi secara luas di wilayah pendudukan.
Ancaman juga datang dari sayap kanan Israel. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich berulang kali mengancam akan memutus saluran finansial vital dan menghentikan hubungan antarbank kedua negara. Jika terjadi, ekonomi Palestina bakal terisolasi dari dunia internasional dan arus perdagangan akan lumpuh total—sebuah skenario yang bisa memicu keruntuhan sistem perbankan di Tepi Barat.
“Situasinya sudah masuk fase berbahaya,” ujar Salameh. Ia menuding Israel sengaja melemahkan fungsionalitas Otoritas Palestina. Apalagi, selama berbulan-bulan, pemerintah Palestina mengaku sama sekali tidak menerima dana bagi hasil pajak (clearance revenues).
Krisisi finansial ini sebenarnya sudah merayap sejak 2019 dan mencapai puncaknya pada 2025. Data menunjukkan akumulasi defisit dan utang yang belum terbayar kini menembus angka US$ 4,26 miliar (sekitar Rp 67 triliun). Sejak sembilan bulan lalu, Israel berhenti total mentransfer dana pajak barang impor tersebut—yang selama ini kerap dijadikan alat tawar politik oleh Tel Aviv.
Bantuan Asing dan Gaji Pegawai
Di tengah himpitan tersebut, ada sedikit angin segar dari bantuan luar negeri. Salameh mencatat adanya perbaikan bantuan sebesar US$ 800 juta untuk dukungan anggaran langsung, ditambah US$ 850 juta dari para donor.
“Namun, tantangan finansial tetap masif selama tindakan Israel tidak dihentikan,” tambahnya.
Akibat krisis yang tak kunjung usai, pemerintah hanya mampu membayar 60 persen gaji pegawai negeri pada Senin mendatang. Salameh pun mendesak komunitas internasional untuk segera turun tangan menekan Israel agar mencairkan dana milik Palestina yang ditahan.
Kondisi kian memanas sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Israel hanya mentransfer sekitar 30 persen pendapatan pajak setelah memotong paksa alokasi gaji dan dana sosial untuk warga Gaza. Sentimen anti-Otoritas Palestina pun terus digelembungkan oleh kabinet Benjamin Netanyahu, termasuk keputusan terbaru yang bertujuan memperkuat kontrol sipil dan hukum Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
