Hubungan diplomatik Australia–Israel kembali memanas setelah keputusan pemerintah Israel mencabut visa diplomat Australia yang bertugas di wilayah Palestina.
Keputusan itu menuai kecaman dari Canberra sekaligus menimbulkan perdebatan internal di Israel.
Pemerintah Israel mengambil langkah tersebut setelah Australia menolak memberikan izin masuk kepada anggota parlemen Israel, Simcha Rothman, dari Partai Religious Zionism.
Rothman rencananya akan melakukan tur politik dan menyampaikan pidato di Australia.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menilai tindakan Israel sebagai respons yang “tidak beralasan”.
Dalam pernyataannya, Wong menyebut kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru membuat Israel semakin terisolasi dan merugikan upaya internasional mencapai perdamaian serta solusi dua negara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menegaskan negaranya tidak akan menerima kedatangan pihak yang dianggap dapat menebar “perpecahan” di masyarakat Australia.
Serangan balik Netanyahu
Menanggapi keputusan Australia, akun resmi Kantor Netanyahu di platform X melancarkan serangan langsung kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Netanyahu menyebut Albanese sebagai “politisi lemah yang mengkhianati Israel dan meninggalkan komunitas Yahudi di Australia”.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menambahkan bahwa tekanan dari negara-negara Barat tidak akan memengaruhi sikap Israel, khususnya dalam urusan keamanan.
Namun, komentar paling tajam datang dari Ketua Oposisi Yair Lapid. Ia menyebut setiap pemimpin demokratis di dunia justru akan merasa diperkuat dengan adanya perselisihan bersama Netanyahu, yang menurutnya adalah “tokoh politik paling beracun di dunia Barat”.
Lapid bahkan mempertanyakan alasan Netanyahu “memberikan hadiah politik” bagi Perdana Menteri Australia dengan menciptakan ketegangan ini.
Latar belakang ketegangan
Australia dalam beberapa bulan terakhir semakin vokal terkait isu Palestina. Pada 11 Agustus lalu, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan rencana negaranya mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang.
Langkah itu mengikuti inisiatif bersama 15 negara Barat—termasuk Prancis, Kanada, Portugal, dan Selandia Baru—yang mendesak pengakuan Palestina dan gencatan senjata di Gaza.
Sebelumnya, pada Juni, Australia bersama Inggris, Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru menjatuhkan sanksi kepada dua menteri kunci dalam kabinet Netanyahu, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Sanksi itu berupa larangan bepergian serta pembekuan aset. Kedua tokoh ultranasionalis tersebut merespons dengan menantang.
Ben-Gvir menyebut sanksi tidak akan menakutinya, sementara Smotrich berjanji meningkatkan ekspansi permukiman sebagai “jawaban nyata”.
Strategi konfrontatif Israel
Menurut analis hubungan internasional, Husam Shaker, langkah Israel memperlihatkan pola “ketegangan yang semakin tinggi” terhadap setiap upaya yang dianggap memberi ruang keadilan, meskipun terbatas, bagi rakyat Palestina.
Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Shaker menilai sikap Israel bukan sekadar reaksi spontan, melainkan strategi untuk “mendisiplinkan dunia” agar tidak mengambil kebijakan yang dipersepsikan merugikan kepentingan Tel Aviv.
“Izrael kerap menggunakan bahasa penghinaan terhadap pemimpin negara lain, dari Inggris hingga Australia, sebagai pesan bahwa menyentuh kepentingan mereka akan dibalas dengan eskalasi tanpa batas,” ujarnya.
Ia menambahkan, reaksi keras Israel sering kali muncul bahkan terhadap langkah simbolis, seperti penolakan terhadap seorang politisi garis keras atau pengakuan formal Palestina.
Tujuannya, kata Shaker, adalah mengintimidasi negara-negara lain agar tidak berani mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi internasional.
