Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat para pemimpin negara Arab dan Islam yang digelar di Doha, Qatar, pada Senin (15/9/2025), mengecam keras serangan udara Israel yang menargetkan pemimpin Hamas di ibu kota Qatar. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan langkah konkret untuk merespons agresi tersebut.
Serangan yang terjadi pada 9 September lalu menewaskan enam orang, termasuk keluarga delegasi Hamas yang saat itu tengah berada di Doha untuk membahas proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat.
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menyebut serangan itu sebagai aksi “pengecut, terang-terangan, dan pengkhianatan”, serta menuduh Israel tidak memiliki niat tulus untuk berdamai. Ia juga memperingatkan bahwa Israel tengah berupaya menjadikan kawasan Arab sebagai wilayah pengaruhnya.
“Ibukota negara saya diserang secara keji. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan,” ujar Sheikh Tamim dalam pidato pembukaan.
Janji Pertahanan Bersama GCC
Satu-satunya hasil nyata dari KTT ini adalah pernyataan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, untuk “mengaktifkan mekanisme pertahanan bersama”.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Mohammed Al-Ansari, menyatakan bahwa pertemuan militer tingkat tinggi GCC akan segera digelar di Doha guna membahas peningkatan kapabilitas pertahanan kawasan.
Meski demikian, rincian soal bentuk konkret mekanisme pertahanan bersama tersebut belum disampaikan ke publik.
Kecaman dan Solidaritas
Dalam komunike bersama, negara-negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan kecaman keras terhadap serangan Israel ke Qatar dan menyatakan solidaritas penuh terhadap Doha.
“Kami menolak dengan tegas segala bentuk pembenaran atas serangan tersebut dan menolak ancaman Israel untuk kembali menyerang Qatar,” tulis komunike tersebut.
Qatar menyatakan akan membawa kasus ini ke forum internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk menuntut pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional.
Seruan Tindakan Lebih Keras
Sejumlah negara, seperti Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Mesir, mendorong langkah-langkah lebih tegas terhadap Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan tekanan ekonomi, sementara PM Malaysia Anwar Ibrahim mendesak sanksi keras dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel.
PM Pakistan Shehbaz Sharif mengusulkan pembentukan satuan tugas Arab-Islam untuk menghadapi “desain ekspansionis Israel”, sedangkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan pemutusan hubungan diplomatik secara kolektif.
Seruan ke AS
Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk menekan Israel menghentikan agresinya.
“AS memiliki pengaruh terhadap Israel. Kami berharap pengaruh itu digunakan,” ujar Albudaiwi.
Meski begitu, pernyataan resmi dari pemerintahan Trump hanya menyebut bahwa Israel “tidak akan menyerang Qatar lagi”, meskipun PM Israel Benjamin Netanyahu tetap mengancam akan menyerang Hamas di manapun mereka berada, termasuk di Qatar.
Kesimpulan
Meski KTT ini mencerminkan perubahan nada dan kekompakan dalam mengecam Israel, para analis menilai bahwa masih dibutuhkan langkah nyata untuk mengubah arsitektur keamanan kawasan.
“Ada perubahan nada. Tapi tindakan nyata masih perlu ditunggu,” kata Andrea Dessi, pakar hubungan internasional dari Universitas Roma, kepada Al Jazeera.
