Rencana yang dikaitkan dengan “Board of Peace” pimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membayangkan pembangunan pangkalan militer besar yang dikelola pihak asing di dalam wilayah Gaza.
Laporan harian Inggris The Guardian, yang meninjau dokumen kontrak proyek tersebut, mengungkap detail fasilitas yang dirancang sebagai pusat operasi International Stabilization Force (ISF).
Berdasarkan catatan pengadaan, fasilitas itu dirancang menampung sekitar 5.000 personel dan mencakup area lebih dari 350 hektare di Gaza selatan. Kompleks tersebut akan menjadi markas pasukan multinasional ISF yang dibentuk di bawah inisiatif Board of Peace.
Dokumen menyebutkan pangkalan akan dibangun bertahap dan pada akhirnya membentang sekitar 1.400 x 1.100 meter.
Area itu akan dilengkapi 26 menara pengawas lapis baja bergerak, lapangan tembak senjata ringan, bunker, gudang peralatan militer, serta perimeter berpagar kawat berduri.
Lokasi proyek digambarkan berada di bentang lahan gersang di Gaza selatan yang hancur akibat bertahun-tahun pemboman Israel. S
ejumlah perusahaan konstruksi internasional dilaporkan telah melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau lokasi.
Menurut sumber yang dikutip The Guardian, sekelompok kecil perusahaan dengan pengalaman di zona perang telah diperlihatkan area tersebut dalam kunjungan lokasi.
Mandat Luas, Pertanyaan Hukum
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut telah mengesahkan pembentukan ISF dengan mandat yang melampaui misi penjaga perdamaian biasa. ISF akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza, menjaga stabilitas di wilayah tersebut, melindungi warga sipil, serta melatih dan mendukung kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.
Namun, sejumlah pertanyaan operasional belum terjawab, termasuk bagaimana pasukan akan bertindak jika terjadi kembali pemboman Israel atau bentrokan bersenjata.
Struktur tata kelola ISF juga menuai kritik. Meski dipresentasikan sebagai badan internasional, sejumlah pakar hukum meragukan independensinya.
Profesor hukum Universitas Rutgers, Adil Haque, menyebut Board of Peace sebagai “fiksi hukum”—secara nominal memiliki kepribadian hukum internasional terpisah dari PBB dan Amerika Serikat, tetapi pada praktiknya menjadi wadah yang dapat digunakan Washington sesuai kehendaknya.
Sejumlah kontraktor juga melaporkan komunikasi proyek kadang dilakukan melalui aplikasi pesan Signal, bukan melalui email resmi pemerintah, memicu kekhawatiran soal transparansi dan pengawasan.
Antara Terowongan dan Kuburan Massal
Spesifikasi teknis proyek menunjukkan antisipasi terhadap kondisi tempur di lapangan. Dokumen mewajibkan kontraktor melakukan survei geofisika untuk mengidentifikasi rongga bawah tanah, terowongan, atau kavitas besar di setiap tahap pembangunan.
Terdapat pula “Protokol Penemuan Jenazah Manusia” yang mengatur penghentian pekerjaan apabila ditemukan dugaan sisa-sisa manusia atau artefak budaya. Otoritas pertahanan sipil Gaza memperkirakan sedikitnya 10.000 warga Palestina masih terkubur di bawah puing-puing bangunan.
Sebagian besar wilayah Gaza selatan saat ini berada di bawah kendali militer Israel. Hampir seluruh populasi Gaza—sekitar 1,9 juta orang—telah mengungsi selama perang berlangsung.
Pengacara Palestina-Kanada sekaligus mantan negosiator, Diana Buttu, mempertanyakan legitimasi proyek tersebut. “Izin siapa yang mereka peroleh untuk membangun pangkalan militer itu?” ujarnya, seperti dikutip laporan.
Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada Board of Peace. Seorang pejabat pemerintahan Trump juga enggan membahas dokumen yang bocor, dengan menyatakan bahwa “tidak akan ada pasukan darat AS di lapangan” serta menolak mendiskusikan dokumen yang bocor tersebut.
