Israel dilaporkan secara diam-diam memberikan dukungan kepada sejumlah milisi bersenjata yang beroperasi di Jalur Gaza sebagai upaya untuk melemahkan Hamas. Informasi ini diungkap harian Israel Yedioth Ahronoth pada Jumat, sebagaimana dikutip Anadolu Agency, meskipun surat kabar tersebut menyatakan keraguan atas efektivitas strategi tersebut.
Menurut laporan itu, sejumlah sumber asing menyebut Israel telah memasok senapan dan amunisi kepada milisi-milisi tersebut, disertai bantuan logistik berupa bahan bakar, makanan, kendaraan, serta perlengkapan lainnya.
Dukungan ini memungkinkan kelompok-kelompok bersenjata tersebut beroperasi di wilayah yang berdekatan dengan posisi pasukan Israel, sehingga mereka dapat mengonsolidasikan keberadaan di area-area yang berada di bawah kendali militer Israel di dalam Jalur Gaza. Biaya dukungan itu diperkirakan mencapai puluhan juta shekel dan berasal dari anggaran militer Israel.
Milisi-milisi tersebut dilaporkan beroperasi di kawasan yang berada di bawah kehadiran militer Israel, di tengah kondisi Israel yang masih menguasai lebih dari 53 persen wilayah Gaza berdasarkan perjanjian gencatan senjata 10 Oktober.
Yedioth Ahronoth menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ini beroperasi di luar struktur komando resmi dan tidak berada di bawah pengawasan langsung militer Israel maupun badan intelijen Shin Bet. Mereka disebut hanya dikerahkan untuk tugas-tugas taktis yang terbatas.
Tugas tersebut antara lain melacak anggota Hamas di terowongan atau puing-puing bangunan di dekat posisi Israel, serta melakukan penahanan yang bertujuan mengurangi risiko terhadap tentara Israel.
Surat kabar itu juga mencatat bahwa milisi yang dipimpin oleh Yasser Abu Shabab—sebelum ia dilaporkan tewas—merupakan satu-satunya kelompok yang beroperasi secara terbuka, termasuk dengan merilis video-video yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan sikap menantang terhadap Hamas.
Kritik di Dalam Negeri Israel
Kebijakan ini memicu kritik di kalangan internal Israel. Sejumlah penilaian menyebut milisi-milisi tersebut tidak memiliki kapasitas organisasi maupun legitimasi publik yang memadai untuk menjadi penantang serius bagi Hamas atau sayap bersenjatanya.
Para analis yang dikutip Yedioth Ahronoth menilai kecil kemungkinan kelompok-kelompok ini dapat menggantikan peran Hamas, yang disebut tengah memulihkan pengaruh dan memperketat kontrolnya selama masa gencatan senjata.
“Tanpa kepemimpinan terpusat dan struktur yang jelas, peluang milisi-milisi tersebut untuk menyingkirkan Hamas dinilai sangat terbatas,” demikian bunyi laporan itu.
Surat kabar tersebut juga menarik perbandingan dengan kebijakan Israel di Lebanon pada 1980-an, ketika Israel mengandalkan milisi sekutu. Disebutkan bahwa bayang-bayang tragedi pembantaian Sabra dan Shatila masih membentuk persepsi publik dan internasional hingga kini.
Dalam peristiwa tersebut, milisi Lebanon yang didukung Israel melakukan pembunuhan massal terhadap warga Palestina selama Perang Lebanon pertama, yang memicu kecaman luas dari komunitas internasional serta tuduhan terhadap Israel dan militernya.
Pembantaian Sabra dan Shatila terjadi pada 16 September 1982, ketika milisi Lebanon yang didukung pasukan Israel memasuki kamp pengungsi Palestina Sabra dan Shatila di Beirut Barat, menyusul invasi Israel ke Lebanon.
Selama tiga hari, antara 2.000 hingga 3.500 warga sipil—sebagian besar warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, dan lanjut usia—dilaporkan tewas.
