Ketegangan dalam koalisi pemerintahan Israel dilaporkan meningkat setelah beberapa menteri dikecualikan dari rapat-rapat penting yang membahas respons atas pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Barat. Demikian diberitakan Channel 12 Israel, Minggu (21/9/2025).
Sumber politik yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengadakan pertemuan darurat di luar agenda resmi pada Minggu pagi tanpa mengundang Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah balasan terhadap pengakuan internasional atas negara Palestina.
Menurut sumber yang sama, para pendukung Ben-Gvir menilai tindakan Netanyahu merupakan upaya meredam tekanan agar Israel segera menerapkan kedaulatan atas wilayah Tepi Barat.
Kelompok ini menuntut sikap yang lebih keras, termasuk mempercepat langkah-langkah pengakuan kedaulatan dan mengakhiri peran Otoritas Palestina di wilayah tersebut.
Sementara itu, Netanyahu yang saat ini menghadapi proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berusaha mengambil posisi yang lebih moderat guna menjaga kohesi koalisi politik sekaligus menghindari eskalasi konflik baik secara domestik maupun internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu menekankan pentingnya koordinasi penuh dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai bagian dari respons atas pengakuan negara Palestina, menurut laporan Channel 12.
Sebelumnya, pada Minggu pagi, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina, sehingga jumlah negara yang sudah mengambil langkah serupa meningkat menjadi 153 dari total 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, 11 negara lain, termasuk Malta, Inggris, Luksemburg, Prancis, Australia, Armenia, dan Belgia, menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang berlangsung pada September 2025 ini.
