Warga Palestina menilai Presiden Amerika Serikat berupaya “menenangkan korban” sembari membiarkan apa yang mereka sebut sebagai “genosida perlahan” di Gaza terus berlangsung.
Pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Salah satu poin utama adalah pembentukan “Board of Peace”. Sejumlah nama yang disebut duduk dalam dewan eksekutif antara lain Jared Kushner, Marco Rubio, Tony Blair, serta Marc Rowan dari Apollo Global Capital, bersama perwakilan sejumlah negara regional dan global.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan bergabung, meski sebelumnya mengkritik inisiatif tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin juga dikabarkan mempertimbangkan undangan dari pemerintahan Trump, meski tidak menghadiri pertemuan perdana.
Tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace maupun Gaza Executive Board. Keterlibatan Palestina hanya ada dalam National Committee for the Administration of Gaza, yang bertugas mengelola layanan publik dalam konsep “New Gaza”.
Dalam forum World Economic Forum di Davos akhir Januari, Trump memaparkan visinya tentang “New Gaza”. Ia membayangkan kota dengan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang pantai, zona pariwisata pesisir, serta kompleks pusat data untuk manufaktur berteknologi tinggi.
“Kita akan sangat berhasil di Gaza. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk disaksikan,” kata Trump di Davos. Ia menambahkan, sebagai pebisnis properti, ia melihat potensi lokasi Gaza di tepi laut sebagai aset bernilai tinggi.
“Genosida Perlahan”
Ahmad Abu Riziq, guru sekaligus pendiri Gaza Great Minds Foundation yang menyelenggarakan sekolah tenda bagi anak-anak, mengatakan proposal tersebut bukan dewan perdamaian, melainkan “dewan genosida baru yang berlangsung perlahan”.
Ia menyatakan keinginannya sederhana: melihat kembali rumah-rumah lama, pohon zaitun yang ditebang, serta dapat beribadah dan berkumpul tanpa rasa takut terhadap drone yang terus beroperasi. “Mereka sudah menghancurkan segalanya di Gaza,” ujarnya. Menurut dia, rencana damai tersebut merupakan tahap lanjutan dari penghancuran yang terjadi.
“Logika Kolonial Lama”
Penulis dan aktivis hak asasi manusia Nahil Mohana menyebut rencana itu sebagai transformasi perjuangan pembebasan menjadi proyek investasi. Menurut dia, proposal tersebut menggantikan hak politik dengan insentif ekonomi.
“Seolah-olah mereka mengatakan pendudukan tidak akan diakhiri, tetapi kondisi hidup akan diperbaiki. Ini logika kolonial lama—menenangkan korban alih-alih menghadirkan keadilan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kehancuran infrastruktur bukan sekadar krisis pembangunan, melainkan akibat langsung dari pendudukan dan blokade. Tanpa pengakhiran pendudukan dan pengakuan hak menentukan nasib sendiri, rencana apa pun dinilai tidak etis.
Ketiadaan perwakilan Palestina dalam dua dewan utama juga memunculkan kekhawatiran kembalinya pola pengelolaan wilayah oleh kekuatan eksternal seperti era Mandat Inggris.
Realitas di Lapangan
Sebagian warga Gaza menilai gagasan “Gaza Riviera” mengabaikan kebutuhan mendesak. Infrastruktur hancur akibat pengeboman bertahun-tahun. Laporan lembaga internasional menyebut sebagian besar rumah sakit tidak berfungsi penuh, sementara kerusakan sistem air meningkatkan risiko kesehatan publik. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 1,6 juta warga Gaza menghadapi kerawanan pangan akut hingga setidaknya April 2026.
Ibrahim Sharif, dokter gigi di Gaza City dan relawan dapur umum, menyebut wacana pembangunan kota bergaya Dubai tidak sejalan dengan kondisi nyata. “Yang dibutuhkan saat ini adalah air bersih, rumah sakit berfungsi, sekolah, tempat tinggal, serta layanan trauma dan kesehatan mental,” ujarnya. Ia menilai solusi teknokratis dan ekonomi tidak bisa menggantikan perlindungan warga sipil serta hak menentukan nasib sendiri.
Harapan Rapuh Sektor Teknologi
Mamoun Abu Salah, pendiri Gaza Tech Mentorship, mengatakan pembangunan Gaza bukan hanya soal gedung, tetapi kapasitas manusia. Programnya membina ribuan mahasiswa teknik dan teknologi setiap tahun.
Menurut dia, generasi muda Gaza memiliki visi berbasis komunitas, bukan sekadar infrastruktur. Namun, ia mengakui belum ada rencana pemulihan komprehensif yang jelas di lapangan. Meski demikian, ia melihat masih ada “harapan yang rapuh” di kalangan anak muda.
Di tengah perdebatan tentang konsep “New Gaza”, sejumlah warga menyampaikan harapan yang lebih mendasar: keamanan, martabat, kebebasan, dan pengakuan sebagai negara, bukan sekadar zona ekonomi.
Jika Anda ingin versi yang lebih pendek untuk format berita 600–800 kata atau versi feature yang lebih mendalam dengan lead naratif khas TEMPO, saya bisa sesuaikan.
