Perang berkepanjangan yang melibatkan militer Israel bukan hanya menimbulkan tekanan pada medan perang, tetapi juga memicu dampak sosial yang signifikan bagi keluarga prajurit, lansir media Israel Channel 12.
Laporan terbaru menyebutkan tingkat perceraian di kalangan tentara Israel meningkat hingga 20 persen.
Peningkatan ini dinilai berkaitan langsung dengan intensitas operasi militer dan lamanya masa penugasan sejak serangan ke Jalur Gaza berlangsung lebih dari dua tahun terakhir.
Selain dampak sosial tersebut, data baru yang diungkap media berbahasa Ibrani itu menunjukkan adanya krisis besar tenaga personel dalam tubuh militer Israel. Channel 12 melaporkan krisis ini sebagai yang paling serius sejak 1980-an.
Militer Israel kini kekurangan sekitar 1.300 perwira setingkat letnan hingga kapten di berbagai unit, sementara posisi mayor juga mengalami defisit sekitar 300 orang. Upaya perekrutan tambahan sejauh ini gagal memenuhi kebutuhan.
Informasi tersebut telah disampaikan kepada pimpinan militer dan pemangku kebijakan, menimbulkan kekhawatiran tentang menurunnya kesiapan keamanan dan meningkatnya beban pada sistem pasukan cadangan.
Krisis ini mencuat di tengah perdebatan di Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset mengenai rancangan aturan pengecualian wajib militer yang kontroversial.
Moral pasukan juga mengalami penurunan tajam. Hanya 63 persen bintara yang bersedia melanjutkan dinas—turun dari 83 persen pada 2018. Di tingkat perwira, kesediaan tinggal 37 persen, dari sebelumnya 58 persen.
Pemerintah Israel telah menyetujui penerbitan 280.000 panggilan dinas cadangan untuk tahun mendatang. Setiap prajurit cadangan diperkirakan bertugas antara 60–70 hari pada 2026, angka yang dapat meningkat bila situasi keamanan memburuk.
Channel 12, mengutip sumber internal militer, memperingatkan bahwa 30 persen personel tetap dan cadangan berpotensi tidak memenuhi panggilan dinas tahun depan, sehingga dapat “menghambat kesiapan operasional secara serius.”
