Amerika Serikat dilaporkan tengah bergerak menuju kemungkinan operasi darat terhadap Iran, dengan mengirim ribuan pasukan untuk merebut Pulau Kharg yang strategis, atas perintah Presiden Donald Trump. Informasi ini diungkapkan oleh sejumlah pejabat dari negara-negara yang menjadi mediator antara kedua pihak.
Seorang pejabat yang mengetahui secara langsung upaya mediasi mengatakan kepada The Times of Israel bahwa Washington secara pribadi mengakui Iran kecil kemungkinan akan menyetujui tuntutan luas dalam proposal 15 poin yang diajukan AS. Karena itu, pengerahan pasukan ke kawasan disebut-sebut bertujuan untuk menguasai Pulau Kharg, yang merupakan pusat utama ekspor minyak Iran.
Menurut pejabat tersebut, Trump “tampaknya condong untuk memerintahkan operasi darat terhadap Iran,” dengan keyakinan bahwa tekanan militer akan memaksa Teheran untuk menyerah.
Namun, penilaian tersebut dibantah oleh pejabat mediator lainnya. Mereka memperingatkan bahwa Iran tidak mungkin menyerah, bahkan jika pasukan AS benar-benar bergerak merebut pulau tersebut.
Pejabat mediator kedua menambahkan, meskipun militer AS memiliki kemampuan untuk menguasai Pulau Kharg, mempertahankannya dalam jangka panjang akan membutuhkan jumlah pasukan yang jauh lebih besar serta operasi berkepanjangan. Hal ini dinilai melampaui estimasi waktu empat hingga enam minggu yang disampaikan Washington kepada publik.
Peringatan ini menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan resmi pemerintah AS dan penilaian para mediator regional yang memiliki akses langsung ke kedua pihak. Kedua pejabat tersebut menilai Iran tidak akan menyetujui syarat yang sebelumnya telah ditolak, sehingga operasi militer sejauh ini belum mengubah posisi negosiasi Teheran.
Sabtu mendatang akan menandai empat pekan sejak konflik dimulai pada 28 Februari, meskipun pejabat AS masih menyatakan operasi berjalan lebih cepat dari jadwal.
Sementara itu, Trump pada Senin mengumumkan perpanjangan tenggat waktu bagi Iran hingga Jumat untuk menerima proposal 15 poin tersebut. Jika tidak, Iran akan menghadapi serangan udara yang menargetkan fasilitas pembangkit listriknya.
Perpanjangan tenggat ini bertepatan dengan rencana kedatangan ribuan tambahan pasukan Marinir AS ke kawasan. Para mediator menilai langkah ini lebih mengarah pada persiapan serangan darat ketimbang sekadar tekanan politik.
Proposal 15 poin yang disampaikan melalui perantara Pakistan mencakup isu program nuklir Iran, kemampuan rudal balistik, dukungan terhadap kelompok proksi bersenjata, serta pembukaan kembali Selat Hormuz, dengan imbalan pelonggaran sanksi.
Iran sendiri secara terbuka menyatakan bahwa proposal tersebut tidak dapat diterima.
