Presiden Lebanon Joseph Aoun memerintahkan Kementerian Luar Negeri mengajukan keluhan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB terkait pembangunan tembok beton oleh Israel di Lebanon selatan yang disebut melampaui Blue Line, garis demarkasi yang ditetapkan PBB. Demikian diberitakan Anadolu.
Aoun meminta Menteri Luar Negeri Youssef Raggi menugasi perwakilan tetap Lebanon di PBB untuk menyampaikan keluhan tersebut. Menurut pernyataan resmi kepresidenan, tembok itu dianggap melanggar kedaulatan Lebanon dan Resolusi DK PBB 1701.
Resolusi 1701, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, menyerukan penghentian permusuhan antara Hizbullah dan Israel serta pembentukan zona bebas senjata antara Blue Line dan Sungai Litani.
Aoun juga meminta agar laporan PBB yang membantah penolakan Israel—bahwa tembok tersebut tidak dibangun melampaui garis batas—disertakan dalam keluhan. Laporan itu menyatakan pembangunan tembok telah menghalangi warga mengakses lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon. UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB, disebut telah memberi tahu Israel bahwa tembok tersebut harus dibongkar.
Lebanon menegaskan bahwa pembangunan tembok dan keberadaan pasukan Israel di area melampaui Blue Line merupakan pelanggaran terhadap wilayahnya serta batas yang diakui secara internasional sejak penarikan Israel pada 2000. Aktivitas konstruksi dan kehadiran militer Israel dinilai sebagai “pelanggaran jelas” terhadap Resolusi 1701 dan kedaulatan Lebanon.
Pada Jumat, UNIFIL melaporkan Israel telah membangun dua tembok di barat daya Kota Yaroun, yang membuat lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon tidak dapat diakses warga.
Ketegangan di Lebanon selatan terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Militer Israel intensif melakukan serangan udara hampir setiap hari, dengan alasan menargetkan anggota Hizbullah dan infrastruktur kelompok tersebut.
Sejak dimulainya serangan pada Oktober 2023 dan meningkat menjadi ofensif besar pada September 2024, militer Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 warga Lebanon.
Sesuai kesepakatan gencatan senjata November 2024, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan pada Januari ini. Namun, Israel hanya menarik sebagian dan masih mempertahankan keberadaan militer di lima pos perbatasan.
