Kepala Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Stuart Casey Maslen, menyatakan bahwa sejak Oktober 2023 jumlah penduduk Jalur Gaza telah menurun lebih dari 10 persen. Penurunan tersebut, menurutnya, mengindikasikan kemungkinan jumlah korban jiwa mencapai sekitar 200.000 orang.
Pernyataan itu disampaikan Maslen dalam wawancara dengan Anadolu Agency terkait laporan akademi berjudul War Watch, yang memantau situasi di Gaza serta 23 konflik bersenjata lain selama 18 bulan terakhir. Ia menggambarkan kondisi di Gaza sebagai “dramatis”.
Maslen mengatakan bahwa meskipun gencatan senjata telah mengurangi intensitas pertempuran dibandingkan tahun lalu, penderitaan warga Gaza belum berakhir.
“Kami tentu menyambut baik berakhirnya permusuhan berskala besar seperti yang terjadi sebelum gencatan senjata. Namun, itu tidak berarti penderitaan warga Gaza telah berakhir. Kami masih sangat prihatin dengan kondisi seluruh penduduk Gaza,” kata Maslen.
Ia secara khusus menyoroti kondisi warga yang terluka dan membutuhkan evakuasi ke lokasi aman untuk mendapatkan perawatan medis yang layak.
“Orang-orang masih terus pergi ke Gaza untuk meninggal,” ujarnya.
Maslen menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus ditingkatkan secara signifikan, mencakup kebutuhan pangan, air bersih, tempat tinggal, perlindungan dari cuaca musim dingin yang ekstrem, serta layanan kesehatan.
“Ada begitu banyak hal yang kami harapkan dapat berubah dalam waktu dekat, karena situasi ini tetap tidak dapat ditoleransi,” katanya.
Angka Korban Masih Perlu Verifikasi
Maslen menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan umum bahwa sedikitnya 70.000 warga sipil, baik Palestina maupun Israel, telah tewas sejak Oktober 2023. Namun, ia menilai angka tersebut belum mencerminkan jumlah korban yang sebenarnya.
“Kami tidak percaya itu adalah angka akhir. Itu adalah jumlah jenazah yang telah ditemukan. Masih ada korban yang tertimbun di bawah reruntuhan. Dibutuhkan waktu untuk mengetahui jumlah pastinya,” ujar Maslen.
Ia merujuk laporan Badan Pusat Statistik Palestina yang menyebutkan penurunan populasi Gaza lebih dari 10 persen.
“Angka-angka ini memang perlu diverifikasi, tetapi hal itu menunjukkan dampak yang sangat besar, jauh melampaui angka 70.000 yang selama ini disebutkan,” kata dia.
Maslen menambahkan, jika data tersebut akurat, jumlah korban jiwa bisa mencapai lebih dari 200.000 orang.
“Kita berbicara tentang kehilangan nyawa dalam skala yang sangat besar. Kita perlu mengetahui angka pastinya dan bagaimana orang-orang tersebut meninggal,” ujarnya.
Rekonstruksi Akan Memakan Waktu Bertahun-tahun
Maslen juga menyampaikan bahwa langkah awal menuju rekonstruksi Gaza telah dimulai. Namun, ia menekankan bahwa tingkat kehancuran di Jalur Gaza sangat luar biasa.
“Rekonstruksi tidak akan selesai dalam hitungan minggu atau bulan. Kita berbicara tentang bertahun-tahun pembangunan kembali jika warga Gaza ingin kembali merasakan kehidupan yang mendekati normal,” katanya.
Menurut Maslen, pemulihan Gaza akan membutuhkan dana miliaran dollar AS agar kondisi wilayah tersebut dapat kembali seperti sebelum Oktober 2023.
Soal Tuduhan Genosida
Terkait isu genosida, Maslen menyatakan bahwa menurut pandangannya, genosida di Gaza tidak dimulai pada 7 Oktober 2023 jika merujuk pada definisi hukum internasional.
“Namun, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB, tanpa menyebutkan tanggal tertentu, telah menyatakan dengan jelas bahwa genosida telah terjadi di Gaza,” ujarnya.
Maslen menjelaskan bahwa dalam hukum internasional, genosida harus dibuktikan dengan adanya niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok yang dilindungi. Ia menambahkan bahwa unsur-unsur pendukung seperti kematian, luka-luka, serta perampasan akses terhadap makanan telah ditemukan terjadi di Gaza.
Laporan War Watch tersebut, kata Maslen, mengkaji secara rinci situasi di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, serta 23 zona konflik bersenjata lainnya dalam periode 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2025.
Maslen menyatakan bahwa dua tahun terakhir akan dikenang dengan rasa duka dan penyesalan mendalam.
“Saya berharap juga ada rasa bersalah. Ini seharusnya tidak terjadi seperti ini. Itu tidak membenarkan apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, tetapi juga tidak membenarkan skala kematian dan kehancuran akibat respons Israel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum adanya perkembangan berarti terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Alih-alih melihat kemajuan, yang terjadi justru sanksi terhadap para hakim yang mengeluarkan surat perintah tersebut,” katanya.
Maslen menegaskan bahwa pihaknya menginginkan keadilan bagi semua korban yang terbunuh secara melawan hukum, seraya menambahkan bahwa hal yang sama juga diharapkan oleh warga Gaza.
