Lumbung Penuh, Sawah Kering: El Nino, Beras, dan Siapa yang Menanggung Risiko

Dua kabar datang hampir bersamaan pekan lalu, dan keduanya seperti bercerita tentang dua negeri yang berbeda. Pada 2 November, BPS melaporkan luas panen padi September 2026 hanya 0,91 juta hektare, turun 19,40 persen dari setahun sebelumnya. Produksi padi ikut merosot 18,29 persen menjadi 4,88 juta ton gabah kering giling (GKG).

Sehari kemudian, Bulog menegaskan gudangnya menyimpan sekitar 4,6 juta ton cadangan beras pemerintah, siap menyambut Natal dan Tahun Baru. Sawah mengering, lumbung penuh. Keduanya benar, dan justru di situlah persoalannya.

Isu ini mendesak sekarang karena tiga hal bertemu: dampak El Nino diperkirakan memuncak pada Oktober–Desember, permintaan akhir tahun naik, dan petani sedang memutuskan tanam musim hujan yang menentukan panen awal 2027. Tesis tulisan ini: El Nino 2026 tidak terutama menguji apakah stok beras nasional cukup, tetapi siapa yang menanggung risikonya.

A. Potret empiris: celahnya tertutup, risikonya belum

Secara nasional, cadangan pemerintah masih mampu menambal penurunan produksi akhir tahun. Masalahnya ada di balik angka agregat itu.

Menurut hitungan penulis, penurunan 16,32 persen berarti produksi Oktober–Desember tahun lalu sekitar 5,99 juta ton. Celahnya kira-kira 1 juta ton, jauh di bawah cadangan 4,56 juta ton.

Namun El Nino 2023 menyimpan pelajaran. Saat itu produksi beras setahun hanya turun 1,39 persen, tetapi pukulan terberat datang kemudian: produksi Januari–April 2024 anjlok 14,74 persen, dari 12,98 menjadi 11,07 juta ton (Kontan). Lahan yang sedang ditanami kini bahkan lebih sempit daripada September 2023. Jika pola itu berulang, celah baru sekitar 1,9 juta ton muncul awal 2027 (hitungan penulis), sementara cadangan diproyeksikan tinggal 3,8 juta ton pada akhir tahun. Bantalan masih ada, tetapi menipis.

Risikonya jatuh pada tiga pihak. Pertama, petani yang gagal tanam atau puso. Nilai Tukar Petani naik karena harga gabah naik, tetapi indikator itu mengukur rasio harga, bukan volume; petani tanpa panen tidak menikmatinya. Asuransi yang tersedia hanya menjangkau kurang dari 1 persen luas panen (hitungan penulis), dengan pertanggungan Rp6 juta per hektare, padahal biaya usaha tani rata-rata Rp26,17 juta (Suprehatin dkk., 2026).

Kedua, rumah tangga miskin, yang menghabiskan seperlima hingga seperempat garis kemiskinannya untuk beras. Bapanas mencatat harga beras naik di zona 2 dan 3, yaitu sebagian Sumatra, NTT, Kalimantan, Maluku, dan Papua (Antara). Ketiga, negara: 380 ribu ton beras Bulog turun mutu setelah disimpan lebih dari enam bulan dan dilelang ke industri tepung (Republika).

Bagaimana dengan penjelasan populer bahwa harga naik karena mafia penimbun? Datanya campuran. Dugaan oplosan 600 ton beras SPHP di Jakarta Timur, yang dijual ulang Rp17.000 dari seharusnya Rp12.500 per kilogram, menunjukkan kebocoran nyata (Republika). Tetapi penyumbang inflasi terbesar adalah cabai, yang tidak bisa ditimbun lama. Data stok di penggilingan dan pedagang yang dibutuhkan untuk menguji dugaan penimbunan belum tersedia. Penjelasan terkuat saat ini, menurut analisis penulis: guncangan pasokan karena iklim, diperparah kebocoran distribusi.

B. Analisis ekonomi syariah: dari lumbung Yusuf ke akad salam

Nabi Yusuf menyarankan rakyat Mesir menanam tujuh tahun berturut-turut dan menyimpan hasilnya “di tangkainya”, kecuali sedikit untuk dimakan, sebagai bekal paceklik (QS. Yusuf [12]: 47–48). Pelajarannya dua: cadangan adalah kewajiban perencanaan, dan cara menyimpan menentukan nilai cadangan. Beras yang turun mutu menandakan kita baru meniru separuh pertama.

Larangan ihtikar (penimbunan) bersandar pada hadis “Tidak ada yang menimbun kecuali orang berdosa” (HR. Muslim no. 1605, dari Ma’mar bin Abdullah), yang ditempatkan Imam Muslim di bab larangan menimbun makanan pokok. Yang dilarang adalah menahan kebutuhan pokok untuk menunggu harga naik. Cadangan negara yang dilepas saat harga naik justru kebalikannya.

Oplosan termasuk ghisy (penipuan). Nabi pernah mendapati bagian dalam setumpuk makanan basah, lalu bersabda, “Siapa yang menipu bukan dari golonganku” (HR. Muslim no. 102, dari Abu Hurairah). Beras murah berlabel premium adalah tumpukan basah versi modern.

Perbedaan pendapat yang berpengaruh menyangkut tas’ir (penetapan harga). Saat harga di Madinah melonjak, Nabi menolak menetapkan harga (HR. Abu Dawud no. 3451; at-Tirmidzi menilainya hasan sahih). Mayoritas ulama melarang tas’ir. Mazhab Hanafi membolehkannya bila pedagang mematok harga berlebihan, sedangkan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menilai tas’ir zalim bila harga naik secara wajar, tetapi wajib bila untuk melawan kezaliman seperti penimbunan (Kamali, 1994). Implikasinya: dalam guncangan iklim, menekan harga di bawah biaya hanya memukul petani. Alat yang tepat adalah menambah pasokan dan membantu pembeli miskin secara langsung.

Instrumen yang paling pas untuk petani adalah salam: pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian (Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000; AAOIFI Shari’ah Standard No. 10). Di sinilah kesenjangan terbesar: pembiayaan salam di bank umum dan unit usaha syariah tercatat nol dalam statistik OJK hingga Juni 2020, data terakhir yang dikaji (Jaharuddin & Maesarach, 2021). Fatwa itu juga membolehkan pembeli membatalkan dan meminta uangnya kembali bila barang tidak tersedia. Artinya, salam saja tidak melindungi petani dari gagal panen; ia perlu dipasangkan dengan mekanisme berbagi risiko.

C. Solusi empiris

Tiga langkah berikut saling mengunci: menjaga harga tiga bulan ke depan, menyalurkan modal ke musim tanam, dan membangun perlindungan risiko jangka panjang.

1. Buka lumbung, tutup kebocoran (jangka pendek). Bapanas dan Bulog mempercepat SPHP dan bantuan pangan ke zona 2 dan 3, dengan aturan stok tertua keluar lebih dulu. Hisbah, fungsi pengawasan pasar dalam tradisi Islam, dihidupkan secara digital: umur stok per gudang diumumkan mingguan dan kemasan SPHP diberi kode lacak. Kapasitasnya ada; penugasan tambahan SPHP 200 ribu ton sudah terealisasi 77,6 persen per 5 November. Risikonya, penyaluran di sentra yang masih panen bisa menekan harga gabah petani.

2. Salam musim tanam (jangka pendek–menengah). Bank syariah, BPRS, atau BMT membayar di muka sebagian gabah petani untuk musim tanam November 2026–Maret 2027, lalu menjualnya kepada Bulog lewat salam paralel yang terpisah. Petani mendapat modal saat paling butuh, Bulog mendapat pasokan untuk awal 2027. Kajian menyebut penghambat salam adalah risiko tinggi, sulitnya memasarkan hasil panen, dan keterbatasan SDM; Bulog sebagai pembeli akhir menjawab hambatan kedua. Risiko gagal serah tetap ada, sehingga skema ini harus digabung dengan langkah ketiga.

3. Ta’awun iklim (struktural). Asuransi Usaha Tani Padi diperluas, pertanggungannya dinaikkan menuju Rp13–14 juta per hektare, preminya dibundel dengan pembiayaan, dan asuransi berbasis indeks diuji coba (Suprehatin dkk., 2026). Skema takaful, yaitu dana hibah (tabarru’) peserta untuk menolong sesama peserta (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001), membuka pendanaan dari lembaga keuangan syariah. Kajian yang sama mengingatkan risiko basis, yaitu klaim indeks yang tidak cocok dengan kerugian nyata.

D. Refleksi filosofis: menjaga dan mengetahui

Saat menawarkan diri mengurus perbendaharaan negeri, Yusuf menyebut dua kualifikasi: hafizh (pandai menjaga) dan ‘alim (berpengetahuan) (QS. Yusuf [12]: 55). Keduanya merangkum etika tata kelola pangan. Menjaga berarti cadangan tidak membusuk, bocor, atau dioplos. Mengetahui berarti membaca musim dan data, lalu tahu kapan lumbung dibuka.

Hadis tas’ir menyebut Allah sebagai al-Musa’ir, Penentu harga, pengakuan bahwa sebagian guncangan seperti El Nino berada di luar kendali manusia. Tetapi petani tanpa perlindungan, beras yang rusak di gudang, dan oplosan adalah hasil pilihan manusia. Garis antara takdir dan kelalaian inilah yang menjadi wilayah tanggung jawab kebijakan.

Ekonomi arus utama cenderung memperlakukan risiko sebagai urusan individu yang dialihkan lewat harga. Kerangka maqashid syariah menempatkan pangan sebagai kebutuhan pokok untuk menjaga jiwa (hifzh an-nafs), sehingga risiko kelangkaannya layak ditanggung bersama (ta’awun). Pasar tetap dihormati, sebagaimana Nabi menolak tas’ir demi keadilan bagi penjual.

Ketiga solusi adalah terjemahannya: langkah pertama mewujudkan hafizh; langkah kedua menghadirkan keadilan waktu, karena uang datang saat petani menanam; langkah ketiga melembagakan ta’awun dengan pengetahuan iklim.

Penutup

Lumbung yang penuh adalah prestasi, tetapi ketahanan pangan bukan sekadar tonase di gudang. Ukurannya adalah apakah risiko dibagi adil: petani terlindungi saat sawah kering, keluarga miskin terjangkau saat harga naik, dan cadangan terjaga mutunya. Satu agenda masih terbuka: berapa cadangan beras yang optimal di tengah iklim yang makin ekstrem, sebelum biaya simpan dan susut mutu memakan manfaatnya? Menjawabnya butuh data umur stok dan biaya simpan yang belum dibuka ke publik.

Referensi

Data dan berita

• Antara (2 Nov 2026). BPS: Realisasi luas panen padi Januari–September capai 9,24 juta ha.
• Warta Ekonomi (2 Nov 2026). Dibayangi El Nino, BPS prediksi luas panen padi akhir 2026 turun 17,75%.
• Republika (3 Nov 2026). Bulog punya 4,6 juta ton beras, bagaimana kualitasnya?
• Antara (6 Nov 2026). Bapanas percepat SPHP dan bantuan pangan tekan harga beras di zona 2–3.
• Republika (27 Okt 2026). 380 ribu ton beras Bulog turun mutu, lelang diprioritaskan untuk UMKM.
• Republika (29 Okt 2026). Mentan Amran bongkar dugaan mafia beras 600 ton, SPHP disulap jadi premium.
• CNBC Indonesia (3 Nov 2026). Inflasi bahan makanan tembus 5,61% Oktober 2026.
• Investortrust (5 Agu 2026). Penduduk miskin per Maret 2026 tinggal 22,9 juta atau 8,07%.
• RRI (4 Jul 2026). Kementerian Pertanian alokasikan AUTP untuk 100 ribu hektare lahan padi pada 2026.
• Kontan (3 Feb 2025). Imbas El Nino, produksi beras di Indonesia turun 480.000 ton pada 2024.
• Kontan (1 Mar 2024). Produksi beras nasional turun 440.000 ton pada 2023.

Kajian ilmiah

• Suprehatin, S., Tinaprilla, N., Fariyanti, A., & Ramadhan, E. M. M. (2026). Reformasi skema asuransi usahatani padi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, 8(3), 1740–1747.
• Jaharuddin & Maesarach, R. M. (2021). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah, pendekatan kritis. Media Ekonomi, 29(2), 1–16.
• Kamali, M. H. (1994). Tas’ir (price control) in Islamic law. The American Journal of Islamic Social Sciences, 11(1), 25–37.

Rujukan syariah

• QS. Yusuf [12]: 47–48 dan QS. Yusuf [12]: 55.
• Sahih Muslim no. 1605 (larangan menimbun makanan pokok); Sahih Muslim no. 102 (larangan menipu).
• Sunan Abi Dawud no. 3451 (penetapan harga); juga diriwayatkan at-Tirmidzi no. 1314.
• Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
• Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
• AAOIFI Shari’ah Standard No. 10: Salam and Parallel Salam.