Perdana Menteri Malta, Robert Abela, mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan depan. Keputusan ini disampaikan di tengah terus berlanjutnya konflik dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang.
Berbicara dalam sebuah acara politik pada Minggu (26/5/2025), Abela menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di Gaza yang ia gambarkan sebagai “tragedi kemanusiaan” yang kian memburuk. Ia mengutip laporan yang menyebutkan lebih dari 50.000 korban jiwa akibat agresi Israel di wilayah tersebut.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang setiap hari semakin parah,” ujarnya, seperti dikutip harian Times of Malta. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan sebuah “tanggung jawab moral”.
Pengakuan resmi oleh Malta dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang, bersamaan dengan konferensi Prancis-Arab Saudi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Konferensi tersebut mengusung agenda solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Dalam kesempatan yang sama, Abela juga menyatakan kesediaan Malta untuk menerima dokter anak asal Gaza, dr. Alaa Al-Najjar, dan keluarganya. Dr. Al-Najjar kehilangan sembilan dari sepuluh anaknya dalam serangan udara Israel yang menghantam rumah sakit tempat ia bertugas. Suami dan seorang anaknya dilaporkan mengalami luka kritis.
Meski Malta telah memberikan suara mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dalam pemungutan suara Dewan Keamanan pada April tahun lalu, negara pulau di Laut Tengah itu hingga kini belum secara resmi mengakui negara Palestina.
Langkah Malta ini mengikuti jejak sembilan negara lain yang telah mengakui Palestina sepanjang tahun lalu, yakni Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, Spanyol, Bahama, Trinidad dan Tobago, Jamaika, serta Barbados. Secara keseluruhan, setidaknya 146 negara anggota PBB kini telah mengakui Negara Palestina.
Konferensi PBB pada Juni mendatang dipandang sebagai momen penting yang dapat mendorong negara-negara besar seperti Prancis dan Inggris mengambil langkah serupa. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sebelumnya menyatakan kemungkinan negaranya mengakui Palestina dalam kerangka proses diplomatik yang lebih luas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, telah mengonfirmasi di hadapan parlemen bahwa pihaknya menjalin komunikasi dengan Prancis terkait pengakuan tersebut. Namun, Lammy menegaskan bahwa Inggris tidak ingin memberikan dukungan semata-mata sebagai “gestur simbolik” tanpa dampak nyata.
