Sepekan setelah Partai Demokrat merebut Kongres Amerika Serikat dengan mayoritas terbesar sejak setidaknya 2008, jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis 10 November menunjukkan apa yang diinginkan pemilih: 71 persen warga Amerika ingin Kongres mengesahkan undang-undang untuk mengakhiri perang dengan Iran, termasuk 93 persen pemilih Demokrat dan 51 persen pemilih Republik. Pada akhir pekan yang sama, badai musim dingin pertama merendam puluhan ribu tenda pengungsi di Gaza, dan runtuhnya tanggul pasir di sebuah kamp di Deir al-Balah menewaskan lima orang, termasuk anak-anak. Dua kabar itu tampak tidak berhubungan. Padahal keduanya lahir dari kebijakan yang sama: dukungan militer dan politik Washington yang nyaris tanpa syarat kepada Israel. Karena itu, mandat antiperang yang baru saja diberikan rakyat Amerika belum tuntas bila berhenti di Iran. Ujian sesungguhnya ada di Palestina.
Perang yang ditolak, pendudukan yang dilupakan
Perang dengan Iran diluncurkan Presiden Donald Trump bersama Israel pada Februari lalu. Harga bahan bakar melonjak, inflasi yang sudah terdorong tarif impor makin terasa, dan pemilih menghukum Partai Republik di bilik suara. Sembilan dari sepuluh responden meminta Kongres baru memprioritaskan biaya hidup dalam seratus hari pertama.
Yang tidak ditanyakan dalam jajak pendapat itu adalah Gaza. Di sana, gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 tidak menghentikan kematian. Laporan kantor kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat 36 warga Palestina tewas hanya dalam sepekan, 27 Oktober–2 November, sehingga korban jiwa sejak gencatan senjata mencapai 1.593 orang menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Pada 1 November, otoritas Israel memberi tahu PBB bahwa kiriman kemanusiaan dan komersial dari Mesir ditangguhkan dengan sejumlah pengecualian. OCHA juga menyebut stok tenda, terpal, dan selimut di dalam Gaza nyaris habis, sementara kebutuhan menjelang musim dingin masih sekitar 121.000 tenda.
Satu mata rantai, bukan dua isu
Argumen pertama sederhana: perang Iran dan pendudukan Palestina bukan dua persoalan terpisah. Keduanya dimungkinkan oleh pola yang sama, yaitu senjata, perlindungan diplomatik, dan kekebalan dari pertanggungjawaban yang terus diberikan Washington. Selama pola itu tidak disentuh, mengakhiri satu perang hanya memindahkan masalah ke front berikutnya. Kongres yang sungguh-sungguh ingin mencegah perang baru harus berani memeriksa akar yang membuat perang lama tidak pernah selesai.
Argumen kedua: basis Partai Demokrat sudah bergeser, tetapi pimpinannya belum. Survei New York Times/Siena pada Mei menemukan 74 persen pemilih yang berpihak ke Demokrat menolak bantuan militer dan ekonomi untuk Israel, naik dari 45 persen tiga tahun sebelumnya. Gallup pada Februari mencatat, untuk pertama kalinya dalam seperempat abad, simpati warga Amerika lebih condong kepada rakyat Palestina. Di DPR, 103 anggota Demokrat pada Juli mendukung amandemen untuk menghentikan bantuan militer ke Israel; Hakeem Jeffries, yang hampir pasti menjadi ketua DPR, memilih menolak. Setelah pemilu, lobi pro-Israel AIPAC memberi selamat kepada Jeffries dan Chuck Schumer dengan menyebut nama. Petisi yang menolak kepemimpinan Jeffries sudah menembus satu juta tanda tangan, dan Senator Chris Van Hollen mempertimbangkan untuk menantang Schumer. Pertarungan kepemimpinan ini, pada dasarnya, adalah pertarungan tentang siapa yang didengar partai: pemilihnya atau pelobinya.
Argumen ketiga: gencatan senjata tanpa kedaulatan bukan perdamaian. Setahun terakhir membuktikan bahwa jeda tembak-menembak yang membiarkan blokade, pengungsian, dan kendali militer tetap berjalan hanya mengubah cara orang mati, dari bom ke banjir dan kekurangan. Kongres punya alat yang nyata: mensyaratkan transfer senjata pada kepatuhan terhadap hukum humaniter, menegakkan undang-undang Amerika sendiri yang melarang bantuan bagi satuan pelanggar hak asasi, dan menggunakan wewenang pengawasan atas kebijakan luar negeri. Alat itu sudah lama ada. Yang kurang adalah kemauan.
Yang membuat ini tidak mudah
Harus diakui, tuntutan ini berhadapan dengan kenyataan politik. Pemilih Amerika memberi mandat terutama soal harga, bukan soal Palestina, dan isu Gaza tetap berada di bawah ekonomi dalam daftar prioritas mereka. Demokrat hanya akan memegang 54 hingga 56 kursi Senat, kurang dari 60 suara untuk menembus filibuster, dan Trump masih memegang hak veto. Para pengamat juga mengingatkan bahwa ketua DPR lebih merupakan pengelola kaukus daripada penentu arah moral. Jeffries sendiri pernah mengatakan hubungan Amerika–Israel memerlukan perubahan arah. Kekhawatiran keamanan warga sipil Israel pun nyata dan tidak boleh diremehkan. Namun semua itu menjelaskan mengapa perubahan sulit, bukan mengapa perubahan tidak perlu. Keamanan yang dibangun di atas pendudukan terbukti tidak memberi rasa aman bagi siapa pun.
Lebih dari urusan Washington
Taruhannya melampaui politik domestik Amerika. Mahkamah Internasional dalam opini nasihatnya pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri. Bila Kongres mampu menghentikan perang yang ditolak rakyatnya di Iran tetapi diam terhadap pendudukan yang dinyatakan ilegal oleh pengadilan tertinggi dunia, pesan yang sampai ke negara-negara Selatan jelas: hukum internasional berlaku tergantung siapa pelakunya. Bagi publik di Indonesia dan di mana pun, pergeseran opini di Amerika juga menjadi pengingat bahwa solidaritas yang konsisten, lewat suara, tekanan publik, dan pemberitaan yang jujur, pada akhirnya menggeser hal yang dulu dianggap mustahil.
Penutup
Rakyat Amerika sudah berkata mereka lelah berperang. Kongres baru yang dilantik 3 Januari bisa menjawabnya dengan setengah hati, yakni menutup satu front sambil terus membiayai front lain, atau dengan konsisten. Konsisten berarti mengakui bahwa Gaza tidak membutuhkan belas kasihan musiman setiap kali tenda terendam, melainkan apa yang menjadi hak setiap bangsa: kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas tanahnya sendiri. Mandat antiperang hanya layak disebut demikian jika berani sampai ke sana.
