Rencana militer Israel untuk menduduki Gaza City menghadapi tantangan serius seiring meningkatnya jumlah tentara cadangan yang menolak panggilan tugas.
Menurut laporan The New York Times, kelelahan, tekanan pribadi, dan kekecewaan terhadap arah perang menjadi alasan utama penolakan tersebut.
Pada 8 Agustus lalu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk menduduki Gaza City. Operasi ini mencakup pengungsian sekitar satu juta warga Palestina ke wilayah selatan, pengepungan kota, dan pendudukan setelah serangan intensif.
Guna mendukung operasi ini, militer Israel berencana mengerahkan tambahan 60.000 tentara cadangan dan memperpanjang masa tugas bagi 20.000 lainnya. Namun, pejabat militer dikabarkan belum yakin berapa banyak yang benar-benar akan hadir, karena tingkat kehadiran tentara cadangan terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.
Mengutip sejumlah perwira dan prajurit, The New York Times melaporkan bahwa banyak unit kini dalam kondisi kekurangan personel. Dua di antaranya menyebutkan bahwa 40–50 persen rekan cadangan mereka tidak hadir. Seorang prajurit menyatakan, dari 100 orang dalam kompinya, kini hanya tersisa 60. Seorang lainnya melaporkan bahwa hanya setengah tim yang merespons panggilan tugas terbaru.
Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan menentang keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas operasi di Gaza, sebagian karena kekhawatiran akan kesiapan pasukan cadangan, menurut sumber keamanan Israel yang dikutip media tersebut.
Pada awal konflik, tingkat kehadiran pasukan cadangan bahkan melebihi 100 persen karena gelombang sukarelawan. Namun, konflik yang berlangsung hampir dua tahun telah menimbulkan tekanan besar terhadap kehidupan pribadi mereka, termasuk ketegangan dalam rumah tangga, gangguan karier, serta masalah kesehatan mental.
Lebih jauh lagi, sebagian prajurit mulai menolak tugas atas dasar ideologis, menilai arah perang telah kehilangan tujuan atau “tidak lagi adil”. Kapten cadangan Ron Feiner, misalnya, dijatuhi hukuman penjara militer 25 hari karena menolak dikerahkan, dengan alasan pemerintah “terus memperpanjang perang, bahkan jika harus mengabaikan nasib para sandera.”
Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan pengecualian wajib militer bagi pelajar ultra-Ortodoks, yang menimbulkan kecemburuan di kalangan pasukan cadangan yang terus-menerus dikerahkan.
Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan sedikitnya 63.000 warga Palestina di Gaza. Kampanye militer ini telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi ancaman kelaparan.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militernya di wilayah tersebut.
