Saturday, February 22, 2025
HomeBeritaMedia internasional: Negara-negara Arab dapat hentikan rencana Trump caplok Gaza

Media internasional: Negara-negara Arab dapat hentikan rencana Trump caplok Gaza

Surat kabar internasional membahas perkembangan situasi di kawasan dan menyatakan bahwa sayap kanan ekstrem telah membuat Israel melakukan pembersihan etnis terhadap warga sipil.

Selain itu, mereka menunjukkan bahwa keberadaan rencana Arab yang serius mengenai Jalur Gaza bisa menjadi alternatif dari rencana Presiden AS Donald Trump.

Dalam surat kabar Haaretz, penulis Michael Sfard mengatakan bahwa Israel telah mengabaikan warganya yang menjadi tawanan.

Upaya itu demi mengejar ideologi sayap kanan ekstrem, serta melakukan penindasan terhadap para pengkritik pemerintah, yang menjadikannya sebagai negara yang gagal.

Ia menambahkan bahwa Israel telah menjadi negara modern yang melakukan pembersihan etnis. Mereka menuduh para pengkritiknya, merendahkan warganya yang bukan Yahudi, dan tidak menunjukkan belas kasihan terhadap warga sipil yang ditawan.

Ia menggambarkan Israel seperti sebuah bank yang mencuri dari pelanggannya, lalu menghasut mereka.

“Apa lagi alasan yang tersisa untuk keberadaannya?” tanya Sfard.

Dalam wawancara dengan surat kabar Swiss Le Temps, mantan Duta Besar Israel untuk Afrika Selatan, Alon Liel, mengatakan bahwa situasi dapat berubah secara drastis.

Jika, lanjutnya, negara-negara Arab dan komunitas internasional mengadopsi rencana alternatif dari rencana Trump yang bertujuan untuk memindahkan penduduk Gaza.

Sementara itu, surat kabar The Guardian membahas surat yang dikirim oleh lebih dari 200 organisasi di seluruh dunia. Surat itu dikirim kepada negara-negara yang berpartisipasi dalam produksi jet tempur F-35, mendesak mereka untuk segera menghentikan semua transfer senjata ke Tel Aviv.

Organisasi-organisasi tersebut mengirim surat setelah 500 hari perang di Gaza. Surat itu menyatakan kekhawatiran mereka bahwa negara-negara tersebut gagal mencegah penggunaan jet tempur ini dalam pelanggaran hukum internasional.

Sebanyak 232 organisasi menandatangani surat tersebut, yang dikirim kepada para perdana menteri Australia, Kanada, Denmark, Italia, Belanda, Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris.

Ketidakpastian masa depan

Terkait perkembangan di Lebanon, surat kabar Financial Times menyatakan bahwa belum diketahui apakah hanya Amerika Serikat (AS) yang menyetujui keberadaan pasukan Israel di lima lokasi di Lebanon Selatan.

Atau apakah pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut menyetujui masalah ini, termasuk Prancis dan pemerintah Lebanon.

Senada dengan itu, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa keberadaan Israel di 5 lokasi di Lebanon Selatan tidak akan cukup untuk meyakinkan warga Israel utara agar kembali ke rumah mereka yang mereka tinggalkan sejak awal perang.

Menurut surat kabar tersebut, warga Israel merasa khawatir tentang masa depan dan meragukan efektivitas jangka panjang dari upaya pencegahan. Meskipun Israel telah melancarkan serangan besar terhadap Hizbullah.

ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Most Popular