Media-media Israel menyoroti makin tajamnya perbedaan pandangan di dalam negeri terkait perang di Jalur Gaza, di tengah meningkatnya tekanan internasional dan isolasi diplomatik terhadap pemerintah Israel.
Sikap yang muncul bervariasi, dari seruan untuk mengakhiri perang hingga pernyataan ekstrem yang menyerukan penghancuran total wilayah Gaza.
Stasiun televisi Channel 13, dalam laporannya, menyoroti peringatan serius dari juru bicara Komisi Tinggi HAM PBB, Jeremy Laurence, yang menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai pilihan “paling mengerikan” bagi warga Palestina.
“Untuk hari ketiga berturut-turut, orang-orang tewas di sekitar dan di dalam pusat distribusi bantuan,” ujarnya.
Laurence menegaskan bahwa warga Palestina kini menghadapi dilema tragis: mati kelaparan atau mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan makanan.
Di sisi lain, suara-suara keras muncul dari media dan kalangan politik sayap kanan. Dana Frank, jurnalis Channel 14, menyatakan keraguan terhadap narasi penderitaan warga Gaza.
“Ada yang ingin meyakinkan kita bahwa kalian (warga Gaza) tidak bersalah dan tengah menderita karena perang ini. Terus terang, saya sulit mempercayainya,” ucapnya.
Ia bahkan menyerukan agar warga Gaza meninggalkan wilayah itu dan “menyelamatkan hidup mereka.”
Sikap lebih ekstrem diungkapkan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Yahudi, Tzvi Sukkot, yang menegaskan bahwa perang akan terus berlanjut hingga “Gaza dihancurkan sepenuhnya.”
“Bahkan wilayah Shujaiya tidak akan tersisa, dan tidak akan ada lagi warga Arab di sana,” imbuhnya.
Israel bertanggung jawab atas bencana kelaparan tersebut
Namun, kritik tajam juga datang dari dalam tubuh pemerintahan dan lembaga keamanan Israel sendiri.
Eran Etzion, mantan wakil kepala Dewan Keamanan Nasional, menyebut bahwa Israel kini terjerumus dalam bencana kemanusiaan dan bertanggung jawab atas terjadinya kelaparan di Gaza.
Ia mengkritik tujuan perang yang dinilai “tidak realistis” dan memperingatkan bahwa metode yang digunakan “nyaris merupakan kejahatan perang.”
Nada serupa disuarakan Gilad Kariv, anggota parlemen dari Partai Demokratik. Ia mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menurutnya “tidak punya arah,” bahkan menyebut bahwa seluruh kabinet tidak tahu ke mana negara ini sedang menuju.
Kariv juga memperingatkan bahwa dua menteri sayap kanan, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, “sedang membawa Israel menuju jurang kehancuran.”
Secara diplomatik, Israel juga menghadapi tekanan dari sekutu-sekutunya. Suleiman Maswadeh, koresponden urusan politik luar negeri Channel Kan 11, melaporkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menggelar KTT di Paris bulan ini yang akan membahas dukungan bagi solusi dua negara.
Pertemuan itu disebut akan menghasilkan dokumen penting mengenai bentuk negara Palestina ke depan.
Sementara itu, reporter Channel 24i, Ami Hacohen, mengungkap bahwa Kementerian Pertahanan Spanyol membatalkan kesepakatan pembelian 1.700 rudal Spike dari perusahaan pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense Systems.
Nilai kontrak tersebut diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS. Pembatalan ini disebut sebagai respons terhadap kebijakan militer Israel di Gaza.
Di Amerika Utara, koresponden Channel 14, Yuval Refael, menyoroti kekhawatiran baru terkait sekitar 170 warga Kanada yang berkewarganegaraan ganda Israel dan diketahui ikut bertugas dalam militer Israel.
Mereka kini terancam penyelidikan atas dugaan kejahatan perang, dan dikhawatirkan kasus ini akan merusak hubungan Israel dengan Kanada, salah satu sekutu terdekatnya.
Dalam kolom opini di harian Yedioth Ahronoth, jurnalis Ben-Dror Yemini memberikan peringatan keras bahwa Israel berada di ambang menjadi negara “terkucil seperti rezim apartheid Afrika Selatan.”
Ia menyalahkan Netanyahu atas situasi ini, dan menyebut arah yang ditempuh pemerintah sebagai “jalur berbahaya bagi masa depan Israel.”
