Hamas mengatakan bahwa pendudukan Israel telah mengingkari perjanjian gencatan senjata dan menghindari komitmennya.
Israel juga terus melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina di tengah diamnya komunitas internasional yang memalukan.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah mematuhi kesepakatan hingga detik terakhir dan berupaya menjaga keberlangsungannya.
Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang tengah mencari jalan keluar dari krisis internalnya. Ia memilih untuk kembali memicu perang dengan mengorbankan darah rakyat kami.
Tentara pendudukan Israel kembali melancarkan agresinya terhadap Jalur Gaza pada dini hari ini. Akibatnya, 424 orang syahid dan lebih dari 560 lainnya terluka.
Jumlah ini terus bertambah, menurut statistik Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza dan sumber Al Jazeera.
Mengapa kembali ke perang?
Kembalinya Israel melancarkan agresi ke Gaza dengan kekerasan seperti ini dijelaskan oleh para analis dalam beberapa level. Namun terdapat 2 poros utama yang menjelaskan hal itu.
Pertama, alasan politis murni yang berkaitan dengan kinerja pemerintah Israel dan keputusan terbaru Netanyahu sendiri.
Kedua, sebagai upaya menekan Hamas untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi keinginan Netanyahu dan pemerintahan Amerika Serikat (AS).
Hal ini dijelaskan lebih rinci oleh peneliti urusan politik, Muhammad Ghazi Al-Jamal, dalam wawancara dengan Al Jazeera Net, sebagai berikut:
- Netanyahu, saat memulai kembali agresi ke Gaza, sedang berupaya menghindari proses hukum internal terkait pemecatan kepala dinas keamanan dalam negeri (Shin Bet), Ronen Bar.
- Ketakutan akan kemungkinan runtuhnya pemerintahan Israel saat ini, dan ketidakmampuannya untuk meloloskan undang-undang anggaran pada akhir bulan ini.
- Perang menjamin kesatuan kelompok ekstremis Israel, meski dengan mengorbankan darah warga Gaza.
Sementara itu, peneliti urusan Israel, Mustafa Ibrahim, berpendapat bahwa agresi Israel ke Gaza selama lebih dari 15 bulan belum mencapai tujuannya. Baik dalam memberantas Hamas maupun membebaskan tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Karena itu, tujuan dari agresi terbaru ini adalah untuk menghancurkan sepenuhnya kekuatan militer Hamas.
Selain itu, tujuan lain juga untuk menghancurkan administrasi sipil yang mengatur pemerintahan.
Sehingga, Hamas tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahannya ke depan, menurut pernyataannya kepada Al Jazeera Net.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan terbaru dari Hamas yang menyebutkan bahwa 6 pimpinan pemerintahan dan keamanan di Gaza telah gugur.
Mereka adalah Kepala Badan Urusan Pemerintahan Issam Al-Da’alis, anggota Biro Politik Hamas Yasser Harb dan Muhammad Al-Jamasi, Wakil Menteri Kehakiman Ahmad Al-Hattah, Wakil Menteri Dalam Negeri Mahmoud Abu Waffa, dan Direktur Jenderal Keamanan Dalam Negeri Bahjat Abu Sultan.
Nasib negosiasi
Pada 19 Januari lalu, perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan Israel mulai diberlakukan dengan mediasi Qatar, Mesir, dan AS, setelah agresi selama 15 bulan.
Perjanjian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam 3 tahap. Namun Israel tidak mematuhi klausul-klausulnya, khususnya terkait pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Kini, setelah Netanyahu kembali membombardir warga sipil di Gaza, Nasib negosiasi yang digelar di Doha ini dipertanyakan. Seharusnya negoisasi ini memasuki tahap kedua dari perjanjian tersebut.
Pakar keamanan dan militer Osama Khalid mengatakan bahwa negosiasi akan memasuki masa ketegangan.
Negoisasi juga akan mengalami kebuntuan sementara dan fase “adu kekuatan”, hingga kondisi memungkinkan untuk kembali dilanjutkan seperti semula.
“Para mediator akan berusaha mengurangi dampak besar akibat pengkhianatan Israel pada dini hari tadi,” katanya dalam wawancara dengan Al Jazeera Net.
Khalid menambahkan bahwa terdapat satu fakta pasti, yaitu baik perlawanan maupun pendudukan sama-sama membutuhkan negosiasi ini untuk mencapai tujuan mereka, meskipun telah terjadi peristiwa tersebut.
Perlawanan ingin menghentikan perang sepenuhnya dan melanjutkan tahap-tahap berikutnya yang telah disepakati.
Sementara pendudukan ingin mendapatkan kembali para tahanannya, mengurangi tekanan internal, dan mengembalikan ketenangan di kawasan sekitar Gaza.
Direktur lembaga media Palestina “Femid”, Ibrahim Al-Madhoun, merangkum posisi Hamas .
“Agresi brutal ini tidak akan memengaruhi posisi Hamas dalam negosiasi, karena Hamas sangat berkepentingan untuk mengakhiri perang dan menghentikan agresi dengan cara apa pun,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Hamas akan menerima tawaran yang serius dalam negosiasi. Tetapi pendudukan adalah pihak yang menolak, meskipun tidak mampu meraih kemenangan militer.
Ia menambahkan dalam wawancara dengan Al Jazeera Net, bahwa Hamas memahami bahaya agresi ini dan pelanggaran Israel. Namun mereka berupaya menghindarkan rakyat dari pembantaian dan kehancuran lebih lanjut.
Namun, katanya, kemungkinan besar negosiasi akan berhenti atas keputusan Israel. Karena Tel Aviv menggunakannya untuk mengelabui dan menipu. Tetapi sebenarnya tidak menginginkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata permanen.
Sedangkan menurut Al-Jamal, agresi Israel yang berulang ini akan menghambat negosiasi menuju kesepakatan gencatan senjata.
“Tampaknya delegasi Israel telah kembali dari Doha, dan pemerintah Israel serta pemerintahan Presiden AS Donald Trump bertaruh pada pemaksaan kesepakatan dengan kekuatan,” ujarnya.
Permasalahan terbesar saat ini adalah bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan saat ini berarti tidak ada jaminan untuk kesepakatan apapun di masa depan.
“Oleh karena itu, Hamas tetap bersikukuh pada pelaksanaan kesepakatan sebelumnya, dengan menunjukkan fleksibilitas pada mekanisme dan prosedurnya, tanpa menyentuh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan kesepakatan itu,” ungkap Muhammad Ghazi Al-Jamal.
Hal ini mungkin juga tergambar dari pernyataan anggota Biro Politik Hamas, Izzat Al-Risheq, pada selasa kemarin.
“Musuh tidak akan mencapai apa pun melalui perang dan kehancuran yang gagal mereka raih lewat negosiasi,” katanya.
Sikap AS
Pemerintahan AS selama ini selalu menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Israel dalam agresinya terhadap rakyat Palestina, baik secara politik, militer, maupun keamanan.
Namun, sikap Amerika menjadi jauh lebih ekstrem sejak Donald Trump memasuki Gedung Putih pada Januari lalu.
Presiden AS sering menyatakan keinginannya untuk memindahkan penduduk Gaza ke negara-negara tetangga dan mengubah wilayah Gaza menjadi semacam “Riviera” tempat dibangunnya proyek-proyek investasi.
Bahkan, ia pernah melangkah lebih jauh dengan menawarkan untuk membeli wilayah tersebut.
Menurut Ibrahim Al-Madhoun, mediator Amerika hari ini sepenuhnya berpihak kepada pendudukan Israel.
Menurutnya, agresi ini terjadi dengan koordinasi yang jelas antara Washington dan Tel Aviv.
“Di mana tampaknya pemerintahan Trump telah memberikan lampu hijau kepada Netanyahu untuk memperluas operasi militernya, sebagai upaya untuk mematahkan semangat perlawanan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa AS menyadari bahwa agresi ini tidak akan membawa keamanan.
“Tidak akan menghadirkan stabilitas, dan tidak akan berhasil membebaskan satu pun tawanan Israel. Oleh karena itu, AS mungkin terpaksa mengubah sikapnya dan kembali membuka dialog dengan Hamas,” tambahnya.
Kemarin, Selasa, Hamas mengumumkan bahwa pengakuan pemerintah AS bahwa mereka telah diberitahu sebelumnya mengenai agresi Israel menunjukkan keterlibatan langsung AS dalam perang genosida terhadap rakyat Palestina.
“Pengakuan ini kembali mengungkap kolusi dan keberpihakan AS yang terang-terangan terhadap pendudukan, dan membongkar kebohongan klaim mereka tentang keinginan menjaga ketenangan,” tegas Hamas dalam pernyataannya.
Peneliti urusan politik memperluas pandangannya terkait eskalasi AS di kawasan, dengan memberikan lampu hijau kepada Israel untuk kembali membombardir Gaz. Mereka melakukan serangan di Yaman, dan meningkatkan retorika terhadap Iran.
“Semua ini menimbulkan bahaya akan munculnya eskalasi yang lepas kendali di kawasan,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa pemerintahan Trump mengambil risiko besar dengan menjalankan politik tepi jurang yang bisa membakar seluruh kawasan.
Sebagai catatan, tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata di Gaza berlangsung selama 42 hari dan berakhir pada awal bulan ini.
Israel menolak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dan mengakhiri perang yang telah menewaskan sekitar 50.000 orang dan melukai lebih dari 112.000 lainnya sejak dimulainya agresi pada 7 Oktober 2023.
