Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengeluarkan perintah wajib militer baru sebanyak 7.000 untuk Yahudi ultra-Ortodoks, atau Haredim, pada Senin, dengan alasan kebutuhan mendesak selama perang dan tantangan yang dihadapi Israel saat ini.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Gallant, Kepala Staf Umum Israel Herzi Halevi, Wakil Kepala Staf Amir Baram, dan Kepala Direktorat Personel Jenderal Yaniv Asor, seperti dilansir media Israel Hayom pada Senin (4/11).
Pada akhir pertemuan, Gallant menyetujui rekomendasi militer untuk mengirimkan 7.000 surat panggilan wajib militer dalam beberapa hari mendatang, tambah laporan tersebut.
Sejak akhir Juli, hanya sekitar 900 dari 3.000 Haredim yang menerima surat panggilan yang melapor ke kantor perekrutan.
Gallant menyatakan bahwa perang dan tantangan saat ini menegaskan kebutuhan akan tambahan tentara, menyoroti persyaratan operasional yang membutuhkan mobilisasi nasional secara luas,” lapor Hayom.
Lebih awal pada Senin, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa militer Israel sangat membutuhkan tambahan 7.000 tentara.
Pada 25 Juni, Mahkamah Agung Israel memutuskan untuk mewajibkan pendaftaran Haredi dalam dinas militer, dengan memotong bantuan finansial untuk institusi keagamaan yang mahasiswanya menolak untuk bertugas.
Para rabbi terkemuka yang dianggap sebagai otoritas agama dalam komunitas Haredi telah menyerukan perlawanan terhadap wajib militer, bahkan mendesak pengikut mereka untuk “merobek” surat panggilan dinas.
Komunitas Haredi, yang mencakup sekitar 13% dari 10 juta penduduk Israel, secara tradisional menghindari dinas militer dan mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari kitab suci Yahudi, Taurat.
Mereka berpendapat bahwa bergabung dengan masyarakat sekuler mengancam identitas agama dan kelangsungan komunitas mereka.
Saat ini, pria Haredi yang berusia 18 tahun dapat menunda wajib militer setiap tahun untuk studi agama hingga mencapai usia 26 tahun, setelah itu mereka dibebaskan dari kewajiban dinas militer.
Para pemimpin oposisi mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji kepada partai-partai Shas dan United Torah Judaism untuk mengesahkan undang-undang yang membebaskan Haredim dari wajib militer guna memastikan dukungan berkelanjutan mereka terhadap koalisi pemerintahannya.
