Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengalokasikan anggaran sebesar 2,7 miliar shekel (sekitar 843 juta dollar AS) untuk lima tahun ke depan guna memperluas aktivitas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Media lokal menyebut langkah ini sebagai bentuk “pencaplokan de facto”.
Harian Yedioth Ahronoth melaporkan pada Senin bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan permukiman baru, pembukaan akses jalan, penguatan sistem keamanan, serta penataan ulang administrasi pertanahan. Besaran anggaran ini disebut sebagai yang terbesar sejauh ini.
Salah satu komponen utama dalam rencana tersebut adalah pemindahan tiga pangkalan militer Israel ke wilayah utara Tepi Barat, yang dinilai sebagai langkah strategis penting.
“Puluhan miliar shekel disiapkan untuk menata ulang permukiman,” tulis harian itu, seraya menyebut anggaran tersebut mencakup pemindahan pangkalan militer, pembangunan infrastruktur bagi puluhan permukiman baru, jalan akses, serta peningkatan sistem pertahanan.
Paket lima tahun ini, menurut media tersebut, ditujukan untuk memperkuat seluruh elemen pemerintahan Israel di Tepi Barat dan pada praktiknya berujung pada pencaplokan.
Sebagai bagian dari rencana, Israel akan membangun “klaster penyerapan” berupa 20 rumah modular di tiap lokasi untuk memungkinkan para pemukim ilegal pindah dan membentuk cikal bakal permukiman baru.
Pemerintah juga akan menyalurkan 300 juta shekel (93,4 juta dollar AS) ke seluruh permukiman baru, terdiri dari 160 juta shekel (49,8 juta dollar AS) sebagai dana awal pendirian dan 140 juta shekel (43,6 juta dollar AS) untuk kegiatan organisasi dan operasional.
Permukiman yang telah ada akan memperoleh 434 juta shekel (135 juta dollar AS) untuk peningkatan infrastruktur, sementara 300 juta shekel (93,4 juta dollar AS) lainnya dialokasikan kepada dewan regional dan lokal pemukim.
Salah satu langkah yang dianggap paling signifikan adalah alokasi 225 juta shekel (70 juta dollar AS) untuk membentuk unit pendaftaran tanah baru.
Selama ini, transaksi tanah di Tepi Barat dicatat oleh Administrasi Sipil Israel, bukan oleh kantor pertanahan resmi negara itu. Dalam rencana baru ini, seluruh catatan tanah akan dipetakan dan dipindahkan ke registri khusus Tepi Barat.
Unit baru tersebut akan mempekerjakan 41 staf dan menargetkan formalitas sekitar 60.000 dunam lahan pada 2030.
Rencana ini juga mengalokasikan 140 juta shekel (43,6 juta dollar AS) untuk membuka akses jalan—utamanya bagi kebutuhan militer—serta 150 juta shekel (46,6 juta dollar AS) selama tiga tahun untuk meningkatkan armada bus sekolah lapis baja di wilayah tersebut.
Yedioth Ahronoth menyebut Menteri Pertahanan Israel Israel Katz diperkirakan akan menambah anggaran bagi keamanan permukiman, termasuk pemasangan pagar pintar, lokasi perlengkapan, kamera, dan sistem lainnya.
Rencana tersebut, tulis harian itu, “mengubah pendekatan Israel di Tepi Barat dan menciptakan kondisi yang sulit dibatalkan oleh pemerintahan masa depan.”
Smotrich dalam unggahannya di platform X menyebut “Yudea dan Samaria (Tepi Barat) adalah sabuk keamanan Israel.” Ia menegaskan dirinya bangga memimpin “revolusi yang membatalkan gagasan pembagian wilayah dan pendirian negara teroris, serta memperkuat keamanan Israel.”
Menteri berhaluan ekstrem itu berulang kali menolak pembentukan negara Palestina dan sebelumnya menyerukan agar Israel mencaplok sekitar 82 persen wilayah Tepi Barat.
Kelompok antipermukiman Israel, Peace Now, memperkirakan terdapat sekitar 500.000 pemukim ilegal di berbagai permukiman di Tepi Barat dan 250.000 lainnya di Yerusalem Timur.
Dalam opini hukum penting pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menyerukan pengosongan seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur
