Menteri Keuangan Israel dan ketua Partai Zionisme Religius, Bezalel Smotrich, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi menteri dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Smotrich kembali menjadi anggota Knesset dari partainya, sebelum nantinya dia akan diangkat lagi ke jabatan menteri.
Tujuan Smotrich mengambil langkah ini adalah untuk mengeluarkan anggota Knesset dari partai saingan Otzma Yehudit, Yitzhak Kroizer, dari parlemen. Kroizer sebelumnya menggantikan posisi Amichai Eliyahu yang menjadi Menteri Warisan pada tahun 2023, berdasarkan hukum Norwegia yang memungkinkan menteri atau wakil menteri dari partai besar mengundurkan diri dari Knesset dan digantikan oleh anggota partai lainnya.
Pernyataan dari Partai Zionisme Religius mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Itamar Ben Gvir, kepala Otzma Yehudit dan Menteri Keamanan Nasional, dengan Smotrich serta Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu.
Pada Januari, ketika Otzma Yehudit keluar dari koalisi, pengunduran diri Eliyahu dari kabinet memaksa Zvi Sukkot, anggota Knesset dari Partai Zionisme Religius, untuk mengundurkan diri.
Padahal, Sukkot berada di posisi lebih rendah dalam daftar pemilu kedua partai itu pada Pemilu 2022. Karena itu, Kroizer tetap berada di Knesset.
Dalam sebuah wawancara dengan The Times of Israel, sumber dari Otzma Yehudit mengatakan bahwa setelah partai mereka kembali ke koalisi, Eliyahu dan Yitzhak Wasserlauf, Menteri dari partai kecil mereka, tidak bisa lagi mundur di bawah hukum Norwegia.
Eliyahu sudah mundur sebelumnya, dan jika Wasserlauf mundur, maka partainya akan kehilangan wakil di Knesset.
Partai Zionisme Religius meminta agar MK Zvi Sukkot dikembalikan ke Knesset, mengkritik Otzma Yehudit yang dianggap tidak memenuhi janji mereka. Sukkot juga menyampaikan kekecewaannya di media sosial, menyatakan bahwa di tengah kondisi sulit saat ini, tidak seharusnya mereka tidak memenuhi komitmen politik.
Sukkot berharap kesepakatan antara partai koalisi bisa dipenuhi agar mereka bisa kembali bekerja sama.
