Wednesday, November 19, 2025
HomeBeritaMenlu China: Setiap kebijakan soal Gaza harus cerminkan kehendak rakyat Palestina

Menlu China: Setiap kebijakan soal Gaza harus cerminkan kehendak rakyat Palestina

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan, Selasa, bahwa setiap aturan terkait Gaza harus mencerminkan prinsip pemerintahan oleh rakyat Palestina sendiri.

“Setiap pengaturan pascakonflik untuk Gaza harus berlandaskan prinsip dasar ‘Palestina diperintah oleh orang Palestina’ dan berpegang teguh pada solusi dua negara, satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta stabilitas jangka panjang di Timur Tengah,” kata Wang dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit di Beijing.

Wang menegaskan bahwa China akan terus “menegakkan keadilan di panggung internasional, mendukung pemulihan hak-hak sah rakyat Palestina, serta mendorong penerapan solusi dua negara.”

Ia menambahkan bahwa China “tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan tidak terlibat dalam persaingan geopolitik,” karena tujuan kerja sama China–Arab adalah “pembangunan bersama, kesejahteraan bersama, dan membantu negara-negara mencapai modernisasi.”

Menurut Wang, China merupakan “mitra paling dapat diandalkan” bagi negara-negara Arab dan mendukung mereka dalam “mengatasi campur tangan eksternal, menempuh jalur pembangunan sesuai kondisi nasional, memperkuat kemandirian strategis,” serta menjaga persatuan dan stabilitas kawasan.

Aboul-Gheit, sambil menekankan pentingnya hubungan dengan China, menyatakan keinginan memperluas peluang kerja sama dengan Beijing.
“Liga Arab menghargai komitmen China terhadap keadilan dalam isu Palestina dan berharap China terus memainkan peran konstruktif,” ujarnya.

Aboul-Gheit berada di China untuk menghadiri Dialog Peradaban China–Arab ke-11 di Beijing, yang diikuti 150 perwakilan dari 22 negara Arab dan Liga Negara-Negara Arab, menurut laporan China Daily.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada Senin mengesahkan resolusi rancangan AS yang membentuk Dewan Perdamaian Transisional (Board of Peace/BoP) dan mengizinkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) guna mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan keamanan di Gaza.

Resolusi tersebut disetujui dengan 13 suara, sementara Rusia dan China abstain. Mandat ISF dan BoP berlaku hingga 31 Desember 2027.

Sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas dan lebih dari 170.700 orang terluka dalam perang Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Jika ingin versi yang lebih pendek, bernada lebih analitis, atau siap untuk layout berita, saya bisa sesuaikan.

Pizaro Idrus
Pizaro Idrus
Kandidat PhD bidang Hubungan Internasional Universitas Sains Malaysia. Peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue
ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Terpopuler