Menteri Luar Negeri Suriah dalam pemerintahan sementara, Assad al-Shaibani, Selasa malam memperingatkan Iran agar tidak “menyulut kekacauan” di negaranya. Ia meminta Teheran untuk menghormati kehendak rakyat, kedaulatan, dan integritas wilayah Suriah.
“Iran harus menghormati kehendak rakyat Suriah, kedaulatan negara, dan keutuhannya,” tulis Shaibani di akun media sosialnya di platform X, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Resmi Suriah (SANA), yang dikutip Aljazeera Arabic pada Rabu (25/12).
Shaibani menambahkan, “Kami memperingatkan mereka untuk tidak menyulut kekacauan di Suriah dan memegang Iran bertanggung jawab atas dampak dari pernyataan mereka baru-baru ini.”
Pernyataan ini merespons komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, yang dua hari sebelumnya dalam konferensi pers menyatakan bahwa tidak ada komunikasi langsung antara pemerintah Iran dan pemerintahan baru Suriah di bawah pimpinan Ahmad al-Shara.
Baghaei mengklaim bahwa keberadaan militer Iran di Suriah sebelumnya bertujuan “memerangi terorisme.”
Ia juga menyebutkan bahwa Iran telah bertukar pandangan dengan Turki terkait Suriah, meskipun, menurutnya, setiap pihak memiliki narasi masing-masing terkait situasi kawasan.
“Iran tidak menerima semua narasi tersebut sebagai kebenaran mutlak,” katanya, sembari menambahkan bahwa tidak ada lagi warga negara Iran di Suriah setelah perkembangan terakhir.
Iran bahkan merekomendasikan agar warganya tidak pergi ke Suriah karena “situasi yang tidak jelas.”
Perubahan di Suriah
Iran sebelumnya dikenal sebagai pendukung utama rezim Presiden Bashar al-Assad yang digulingkan oleh pasukan oposisi Suriah pada 8 Desember lalu.
Setelah kejatuhan Assad, Ahmad al-Shara menunjuk Mohammad al-Bashir untuk membentuk pemerintahan baru yang bertugas mengelola masa transisi.
Assad, yang telah memerintah Suriah selama 24 tahun sejak menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, pada 17 Juli 2000, melarikan diri bersama keluarganya ke Rusia.
Pemerintah Rusia kemudian mengumumkan bahwa mereka memberikan suaka kepada Assad dengan alasan “kemanusiaan.”
Keadaan politik Suriah kini memasuki babak baru dengan pemerintahan sementara yang mencoba mengembalikan stabilitas di tengah dinamika hubungan regional yang kompleks.
Baca juga: Tim negasiator Israel kembali dari Qatar untuk rapat internal
Baca juga: UNRWA: Tiap satu jam, satu anak Gaza terbunuh oleh Israel
