Pada 24 September, puluhan delegasi meninggalkan ruang Sidang Umum PBB ketika Benjamin Netanyahu naik ke podium. Penghitungan kantor berita Anadolu menyebut hampir 70 delegasi, termasuk Indonesia, sementara Reuters memakai istilah “puluhan”. Netanyahu hanya singgah sebentar di New York dan, menurut CNN, tidak punya jadwal bertemu siapa pun dari pemerintahan Trump. Bagi sebagian orang, ini tanda bahwa sang perdana menteri kian terisolasi. Tiga hari kemudian, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan agar Israel melakukan di Tepi Barat “apa yang kami lakukan di Gaza”. Dua peristiwa itu, bila dibaca bersama, memberi pelajaran yang tidak enak: mengganti satu orang tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang dibutuhkan Palestina adalah akhir pendudukan dan kedaulatan penuh, bukan pergantian wajah di Yerusalem.
Konteks: Pemilu, Tekanan, dan Narasi Baru
Israel akan menggelar pemilu pada 27 Oktober. Sejumlah pemerintah Barat mulai bersuara lebih keras soal Tepi Barat: Inggris, Prancis, dan Kanada awal bulan ini mengumumkan larangan impor dari permukiman, dan banyak negara Eropa mengecam tender proyek E1. Di tengah itu, muncul narasi bahwa persoalan utamanya adalah Netanyahu pribadi. Narasi ini menarik karena sederhana, tetapi kesederhanaan itu justru problemnya.
Tiga Alasan Mengapa Fokus pada Satu Orang Menyesatkan
Pertama, permukiman adalah proyek lintas pemerintahan. Sejak 1967, pemerintah Israel dari berbagai warna politik membiarkan atau mendukung pembangunan permukiman di wilayah yang dalam hukum internasional berstatus wilayah pendudukan. Netanyahu dan koalisinya memang mempercepatnya. Data OCHA, badan kemanusiaan PBB, mencatat lebih dari 1.330 serangan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat pada Januari hingga akhir Juli tahun ini, rata-rata enam per hari dan disebut sebagai tingkat tertinggi dalam sekitar dua dekade. Tetapi kerangka yang memungkinkan semua itu jauh lebih tua dari satu perdana menteri.
Kedua, retorika yang paling keras tidak berhenti di Netanyahu. Smotrich juga mendesak pembubaran Otoritas Palestina dan aneksasi wilayah, termasuk bagian Gaza dan Lebanon selatan. Ia tokoh koalisi yang kekuasaannya bertumpu pada dukungan pemilih sendiri. Siapa pun yang menang pada 27 Oktober harus berurusan dengan arus politik seperti ini, bukan hanya dengan satu nama.
Ketiga, hak politik warga Palestina di dalam Israel pun sedang dipersempit. Pada 23 September, Komite Pemilu Pusat Israel memutuskan melarang dua daftar utama partai Arab, Ra’am dan Daftar Bersama, ikut pemilu. Pengadilan Agung baru mulai menyidangkan banding dan, menurut Bloomberg, secara luas diperkirakan akan membatalkan larangan itu seperti dalam kasus-kasus sebelumnya. Meski begitu, fakta bahwa keputusan tersebut sempat lolos, dengan dukungan dari berbagai partai, menunjukkan persoalannya lebih dalam daripada satu tokoh. Perlu dicatat pula bahwa komite itu sendiri adalah badan politik, bukan lembaga yudisial.
Mengakui Kompleksitasnya
Adil juga berarti mengakui sisi lain. Pergantian pemerintahan di Israel tetap bisa berdampak nyata, karena kebijakan yang dijalankan sebuah kabinet memang berbeda satu sama lain, dan tekanan domestik bisa mengubah arah. Langkah negara-negara Barat tidak bisa disimpulkan semata sinisme: larangan impor permukiman membawa biaya ekonomi dan lahir sebagian karena opini publik yang bergeser, sesuatu yang patut diakui sebagai hasil kerja advokasi bertahun-tahun. Di Israel sendiri, trauma serangan 7 Oktober 2023 masih membentuk cara banyak warganya memandang keamanan, dan Netanyahu menolak tuduhan genosida di Gaza. Tuduhan itu masih diperiksa di Mahkamah Internasional (ICJ), sehingga penilaian akhirnya ada di tangan pengadilan. Namun, mengakui semua itu tidak mengubah satu hal: tidak ada alasan keamanan yang membenarkan pendudukan tanpa batas waktu.
Implikasi yang Lebih Luas
Bahaya terbesar dari narasi personal adalah ia memberi jalan keluar yang murah bagi pihak yang selama ini menyediakan perlindungan diplomatik dan pasokan senjata. Jika semua kesalahan dilekatkan pada satu orang, negara-negara itu bisa mengaku “sudah bertindak” begitu orangnya pergi, tanpa mengubah kebijakan dasarnya. Padahal, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 74.000 warga Palestina tewas dalam perang, dan lebih dari 1.400 tewas sejak gencatan senjata Oktober 2025. Angka itu perlu diverifikasi independen, tetapi skalanya jelas menuntut pertanggungjawaban yang tidak bergantung pada hasil pemilu siapa pun. Dalam opini penasihatnya pada 2024, ICJ menegaskan bahwa pendudukan itu tidak sah dan bahwa negara lain berkewajiban tidak membantu mempertahankannya. Kewajiban itu berlaku siapa pun perdana menterinya.
Penutup
Netanyahu boleh saja pergi, dan banyak pihak akan menilai itu perkembangan baik. Tetapi jika hukum internasional hanya ditegakkan setelah satu tokoh jatuh, itu bukan keadilan, melainkan penyesuaian citra. Tolok ukurnya sederhana: apakah pendudukan berakhir, apakah permukiman dibongkar atau berhenti, apakah rakyat Palestina memperoleh negara yang berdaulat dan wilayahnya utuh. Bagi kita di Indonesia, yang menolak penjajahan dalam pembukaan konstitusi, tugasnya adalah mengawasi janji-janji itu sampai terwujud. Tuntut sanksi yang nyata, dukung proses hukum, dan jangan puas hanya karena nama di kursi kekuasaan berganti.
