Pemerintah Mesir pada Rabu (21/8/2025) mendesak Israel untuk menerima proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza yang telah disetujui oleh Hamas.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan pentingnya pihak Israel untuk menyetujui kesepakatan yang telah diterima oleh Hamas. Kesepakatan tersebut merujuk pada proposal yang diajukan oleh Utusan Khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, guna mencapai gencatan senjata segera di Gaza, memperlancar bantuan kemanusiaan, serta membebaskan sejumlah sandera dan tahanan Palestina.
Pemerintah Mesir menilai, gencatan senjata akan membantu menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta membuka kembali jalan menuju solusi dua negara berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan.
Kanal berita pemerintah Al-Qahera News, mengutip sumber anonim, menyebutkan bahwa Israel belum memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut, meskipun telah menerimanya 48 jam sebelumnya. Saat ini, Mesir disebut tengah melakukan kontak intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong Israel merespons secara positif usulan mediasi tersebut.
Sebelumnya, pada Senin (19/8), Hamas menyatakan telah menerima proposal gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan Qatar. Namun, isi lengkap dari usulan tersebut tidak diungkap ke publik.
Media penyiaran publik Israel, KAN, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa usulan terbaru dari Mesir dan Qatar memiliki kemiripan dengan rencana awal Witkoff. Rencana itu mencakup pembebasan 10 sandera yang masih hidup serta 18 jenazah sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 60 hari dan dimulainya perundingan untuk mengakhiri konflik.
Media Mesir melaporkan, proposal tersebut juga menyerukan penarikan pasukan Israel ke dekat perbatasan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Selain itu, diusulkan penghentian sementara operasi militer selama dua bulan guna memungkinkan pertukaran tahanan dan sandera.
Menurut estimasi otoritas Israel, sekitar 50 sandera masih berada di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan. Sejumlah kelompok HAM melaporkan adanya kematian akibat penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis.
Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 62.100 warga Palestina. Serangan tersebut juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, yang kini menghadapi krisis kelaparan akut.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.
