Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia untuk menyediakan Pulau Galang sebagai pusat penampungan dan perawatan korban luka akibat agresi Israel di Gaza.
Menurut Sudarnoto, kondisi di Gaza saat ini sangat memprihatinkan akibat kekerasan brutal dan kebijakan blokade yang terus dilancarkan oleh Israel. Ia menegaskan bahwa kekejaman ini telah mencapai tingkat genosida, termasuk melalui cara melaparkan warga Gaza.
“Israel sudah menutup mata, telinga, hati dan akal dan terus menghancurkan Gaza, melakukan genosida antara lain dengan melaparkan warga Gaza sebagai cara membunuh mereka,” tegasnya kepada Gazamedia.net.
Ia menyoroti bahwa korban luka dan tewas terus bertambah, sementara pelayanan medis sangat terbatas karena hancurnya infrastruktur, termasuk rumah sakit.
“Okupansi rumah sakit pun sudah sangat darurat di luar rasio. Ini semua karena penghancuran secara masif termasuk terhadap infrastruktur di Gaza termasuk rumah sakit,” tambahnya.
Sudarnoto menilai langkah pemerintah Indonesia membuka fasilitas khusus bagi korban luka asal Gaza merupakan misi darurat kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila.
“Misi ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip membela kedaulatan dan hak hidup setiap orang sekaligus menjadi cara atau langkah melaksanakan ajaran agama, khususnya Islam. Prinsip hifdzun nafsi (melindungi jiwa) tertunaikan dengan misi darurat kemanusiaan ini. Tentu juga sejalan dengan prinsip ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’, salah satu sila dari lima Sila,” jelasnya.
Ia mendukung langkah pemerintah yang menyiapkan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan dan perawatan bagi sekitar 2.000 pasien serta keluarga pendamping. Sudarnoto juga menyarankan agar Indonesia menimba pengalaman dari Yordania, yang telah lebih dahulu menjalankan inisiatif serupa.
“Karena itu, memang harus dipersiapkan dengan sempurna rumah sakit dan tempat penampungan para korban dan keluarga korban di wilayah Pulau Galang ini. Pemerintah Jordania sudah melakukan hal yang sama dan karena itu, Indonesia bisa menimba pengalaman Jordania, meskipun jumlah yang akan ditangani yaitu 2000 orang pasien dan keluarga pendamping pasien mungkin lebih besar dari Jordania.”
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat, khususnya elemen pembela Palestina, agar tidak menimbulkan salah tafsir terkait relokasi atau pemindahan warga Gaza ke Indonesia—isu yang sempat menimbulkan kontroversi sebelumnya.
“Komunikasi ini penting sehingga ada langkah penting yang memang menjadi concern bersama. Ini juga untuk menjaga agar engagement pemerintah dengan masyarakat semakin kuat, terutama untuk membela Palestina ini,” katanya.
Tak hanya di dalam negeri, Sudarnoto juga menilai pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak luar negeri seperti Pemerintah Palestina, Hamas, Mesir, dan Yordania.
“Komunikasi dengan berbagai pihak di luar negeri misalnya pemerintah Palestina, Hamas, Mesir, dan Jordania penting dilakukan agar pihak-pihak tersebut juga memberikan dukungan, jangan sampai ada kontroversi dan justru menjadi tidak produktif untuk misi kemanusiaan dan membela kemerdekaan Palestina.”
