Sejumlah negara Arab secara resmi mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai kemungkinan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
Pernyataan itu juga memicu dukungan luas terhadap sikap tegas Mesir yang menolak menjadikan perbatasan Rafah sebagai jalur keluar bagi warga Palestina.
Pada Jumat (5/9), kecaman datang dari Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Palestina, serta Sekretariat Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Semuanya menyatakan bahwa gagasan Netanyahu tersebut tidak hanya berbahaya, tetapi juga melanggar hukum internasional dan berpotensi menjerumuskan kawasan dalam ketidakstabilan lebih jauh.
Saudi
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan, pihaknya mengecam keras pernyataan berulang Netanyahu yang membuka peluang pemindahan warga Palestina, termasuk melalui perlintasan Rafah.
“Upaya ini hanyalah bentuk baru dari penggunaan pengepungan dan kelaparan untuk memaksakan pengusiran paksa,” demikian pernyataan resmi Riyadh.
Saudi menilai langkah itu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan paling dasar.
Kerajaan juga menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap Mesir dalam menghadapi tekanan tersebut.
Qatar
Qatar menyebut pernyataan Netanyahu, yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional, sebagai kelanjutan dari pola Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina dan meremehkan hukum internasional.
Doha menyoroti bahwa strategi semacam itu justru menghalangi jalan menuju perdamaian, khususnya solusi dua negara.
“Kebijakan hukuman kolektif, genosida yang berlangsung di Gaza, pelanggaran di Tepi Barat, serangan terhadap situs-situs suci, perluasan permukiman, hingga penghalangan bantuan kemanusiaan—semuanya tidak akan mampu memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanahnya,” demikian bunyi pernyataan itu.
Qatar menyerukan agar komunitas internasional bersatu menghadapi kebijakan ekstrem dan provokatif Israel.
Kuwait
Kuwait menyebut komentar Netanyahu sebagai “pelanggaran terang-terangan atas hak-hak tak terpisahkan rakyat Palestina serta hukum internasional.”
Negara Teluk itu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk upaya pemindahan warga Palestina.
Kuwait juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah menghentikan genosida, kebijakan hukuman kolektif, serta perluasan permukiman.
Menurut Kuwait, perdamaian hanya mungkin terwujud apabila Israel mengakhiri pendudukan dan Palestina merdeka berdiri dengan perbatasan 4 Juni 1967 serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Yordania
Amman pun melontarkan kecaman keras. Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut ucapan Netanyahu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
Selain itu, juga sekaligus bentuk perampasan hak rakyat Palestina untuk tetap berada di tanahnya.
Yordania menegaskan penolakannya atas segala bentuk pemindahan warga Palestina, seraya menyebutnya sebagai kejahatan perang.
Pemerintah Yordania juga menegaskan dukungan penuh pada sikap Mesir yang menolak menjadikan Gaza sebagai titik awal “solusi” penghapusan isu Palestina.
Palestina dan GCC
Kementerian Luar Negeri Palestina menilai pernyataan Netanyahu sebagai pengakuan terbuka atas rencana Israel memaksakan pemindahan di Gaza.
Palestina mengecam keras tuduhan yang diarahkan Netanyahu kepada Mesir, dan menyampaikan penghargaan atas konsistensi Kairo mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal GCC, Jassim Al-Budaiwi, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai “seruan terbuka untuk melakukan kejahatan pembersihan etnis,” yang jelas-jelas melanggar hukum internasional.
GCC mendesak komunitas internasional bertindak segera untuk menghentikan praktik-praktik tersebut sebelum situasi memburuk dan mengancam stabilitas kawasan maupun dunia.
Latar belakang ketegangan
Pernyataan kontroversial Netanyahu muncul dalam wawancara dengan sebuah kanal Israel di platform Telegram.
Ia mengklaim bahwa separuh warga Gaza ingin meninggalkan wilayah itu dan menolak tuduhan adanya “pengusiran massal.”
“Saya bisa membuka perlintasan Rafah, tetapi Mesir akan segera menutupnya kembali,” sebut Netanyahu.
Ia juga menuduh Kairo sengaja menahan warga Gaza di dalam wilayah mereka.
Mesir segera menanggapi dengan keras. Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri menegaskan tidak akan pernah menjadi mitra dalam “menghapus” persoalan Palestina atau membuka jalan bagi pemindahan warganya.
“Ini adalah garis merah yang tidak bisa diganggu gugat,” tegas Kairo.
Langkah-langkah Netanyahu ini kian memperburuk citra Israel di tengah tuduhan genosida yang berlangsung di Gaza hampir dua tahun terakhir.
Polemik terbaru memperlihatkan bahwa selain medan perang di lapangan, isu Gaza kini juga memicu tarik-menarik diplomasi yang sengit di kawasan.
