Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menyatakan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada bulan ini untuk membahas tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza.
“Saya kira pada akhir bulan ini kami akan mengadakan pembicaraan yang sangat penting mengenai bagaimana memastikan tahap kedua ini dapat terwujud,” ujar Netanyahu dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz di Yerusalem Barat.
Netanyahu menambahkan bahwa Israel “dalam waktu dekat” berharap dapat memasuki tahap kedua gencatan senjata, yang menurut dia “lebih sulit, atau sama sulitnya, dibanding tahap pertama”, setelah seluruh sandera Israel terakhir dikembalikan dari Jalur Gaza.
Kelompok Palestina Hamas sebelumnya menyatakan telah menyerahkan seluruh 20 sandera Israel yang masih hidup, serta jenazah 28 lainnya yang telah meninggal.
Gencatan senjata di Gaza telah berlaku sejak 10 Oktober, dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar, serta didukung Amerika Serikat.
Tahap pertama kesepakatan mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup upaya rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa kehadiran Hamas.
Netanyahu menegaskan tidak akan mundur dari dunia politik, bahkan jika ia memperoleh pengampunan presiden atas tuduhan korupsi yang dihadapinya.
Pekan lalu, Netanyahu mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog untuk mendapatkan grasi terkait kasus-kasus korupsi yang selama bertahun-tahun membelitnya.
Oposisi Israel meminta Herzog mensyaratkan pengunduran diri Netanyahu dari politik jika pengampunan diberikan, dengan alasan permohonan tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan bersalah.
Pada Januari lalu, Netanyahu mulai menjalani sesi pemeriksaan dalam kasus korupsi yang dikenal sebagai perkara 1000, 2000, dan 4000, yang seluruhnya ia bantah.
Selain itu, Netanyahu juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait dugaan kekejaman di Gaza, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 70.000 warga, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
