Pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai rencana menyelesaikan pelarangan terhadap apa yang tersisa dari “Ikhwanul Muslimin” di kota-kota Palestina yang diduduki Israel sejak 1948 memicu keprihatinan dan kemarahan dari partai-partai Arab serta sejumlah analis politik yang diwawancarai Quds Press.
Kelompok-kelompok Palestina di dalam Israel memandang langkah tersebut sebagai bagian dari pendekatan politik dan keamanan yang menargetkan keberadaan Arab dalam berbagai bentuknya.
Mereka menilai, kebijakan itu menghidupkan kembali pola-pola persekusi lama dan membuka jalan menuju fase yang lebih berbahaya.
Majelis Demokratik Nasional menyebut pernyataan Netanyahu sebagai “eskalasi serius” dalam rangkaian pengetatan politik yang menyasar Gerakan Islam, partai-partai nasional, serta lembaga-lembaga masyarakat.
Ancaman untuk “menyelesaikan pelarangan” itu dinilai sebagai upaya memberlakukan legitimasi politik yang berpijak pada standar lembaga keamanan.
Adapun Front Demokratis untuk Perdamaian dan Persamaan menilai Netanyahu “sedang mengirim pesan bahwa tidak seorang pun aman dari rencana pemerintahannya,” seraya menyerukan penguatan persatuan di antara partai-partai Arab.
