Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melontarkan tuduhan keras kepada Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebutnya telah “berkhianat kepada Israel” dan “meninggalkan komunitas Yahudi di Australia”.
Ketegangan diplomatik antara kedua negara meningkat setelah serangkaian kebijakan saling membalas dalam beberapa hari terakhir.
Dalam pernyataannya pada Selasa (20/8/2025), Netanyahu menyebut Albanese sebagai “politikus lemah” dan menyatakan bahwa sejarah akan mencatatnya demikian.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Australia melarang masuk salah satu anggota koalisi sayap kanan Netanyahu, Simcha Rothman, ke wilayahnya pada awal pekan ini.
Sebagai respons, Israel membatalkan visa perwakilan Australia yang ditugaskan untuk wilayah Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, juga memerintahkan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk meninjau ketat setiap permohonan visa resmi dari Australia.
Australia tegaskan sikap
Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, menyebut Netanyahu tengah “melampiaskan kemarahan” setelah Australia menyatakan akan mendukung pengakuan negara Palestina bersama Inggris, Prancis, dan Kanada pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Ukuran kekuatan bukanlah seberapa banyak orang yang bisa dibunuh atau dibuat kelaparan,” ujar Burke dalam wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC), Rabu (20/8).
Perdana Menteri Albanese sendiri menanggapi santai tudingan dari Netanyahu. “Saya tidak menganggap ini sesuatu yang personal. Saya selalu menjalin hubungan secara diplomatik dan penuh hormat dengan para pemimpin negara lain,” ujarnya kepada media lokal.
Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, justru mengkritik Netanyahu dan menyebut komentarnya sebagai “hadiah politik” bagi Albanese. Dalam pernyataannya di platform X, Lapid menyebut konfrontasi dengan Netanyahu justru memperkuat posisi para pemimpin dunia demokratis.
Ketegangan dipicu penolakan visa
Ketegangan awal dipicu keputusan Australia membatalkan visa Simcha Rothman, tokoh sayap kanan yang dijadwalkan berbicara dalam acara komunitas Yahudi Australia. Menteri Burke menyatakan bahwa pemerintah mengambil “sikap tegas” terhadap pihak yang ingin menyebarkan kebencian dan perpecahan.
“Jika seseorang datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian, kami tidak menginginkannya di sini,” tegasnya.
Langkah ini bukan yang pertama. Tahun lalu, Australia juga menolak visa bagi mantan Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked, yang dikenal dengan pandangan politiknya yang keras.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Yahudi Australia (AJA) menyatakan Rothman tetap akan berbicara secara virtual. “Komunitas Yahudi tidak akan tunduk pada Tony Burke atau Menlu Penny Wong,” tulis AJA di media sosial.
Pengakuan Palestina dan reaksi Israel
Pengumuman Australia yang akan mengakui negara Palestina disampaikan awal Agustus. Albanese saat itu menyatakan bahwa Netanyahu “menyangkal” dampak nyata dari perang yang telah menelan banyak korban sipil di Gaza.
“Penghentian bantuan kemanusiaan dan kematian warga sipil yang terjadi saat mereka mengantre makanan dan air sangat tidak dapat diterima,” ujarnya.
Palestina saat ini telah diakui sebagai negara oleh 147 dari 193 anggota PBB. Keputusan Australia mengikuti langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Inggris, Prancis, dan Kanada.
Netanyahu merespons pengakuan tersebut dengan kritik tajam kepada para pemimpin negara-negara itu, menuduh mereka mendukung “pembunuh massal, pemerkosa, pembunuh bayi, dan penculik.”
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 62.064 warga Palestina telah tewas akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023.
