Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis rutin pada Jumat (30/5). Demikian dilaporkan Times of Israel.
Pemerintah Israel menyatakan, selama proses tersebut berlangsung, posisi perdana menteri akan diisi sementara oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri.
Penunjukan Levin sebagai pelaksana tugas perdana menteri mengindikasikan bahwa Netanyahu kemungkinan besar akan dibius selama pemeriksaan berlangsung. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, akan memimpin kabinet keamanan apabila diperlukan.
Pemeriksaan medis ini dilakukan beberapa bulan setelah Netanyahu menjalani operasi pengangkatan prostat pada akhir Desember 2024. Saat itu, Levin juga ditunjuk untuk menggantikan Netanyahu sementara waktu selama masa pemulihan pascaoperasi.
Dalam catatan medis sebelumnya, Netanyahu, yang kini berusia 75 tahun, pernah menjalani beberapa prosedur kesehatan penting. Pada Maret 2024, ia menjalani operasi hernia dengan pembiusan total dan sempat absen dari kegiatan kenegaraan karena flu.
Setahun sebelumnya, pada Juli 2023, ia menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung setelah mengalami gangguan sementara pada detak jantungnya. Operasi tersebut dilakukan sepekan setelah ia sempat dirawat karena mengalami dehidrasi.
Dokter kemudian menyatakan bahwa Netanyahu telah lama memiliki masalah dalam sistem konduksi jantungnya.
Sebuah laporan medis terakhir yang dirilis ke publik pada Januari 2023 menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Netanyahu secara umum dinyatakan normal.
Alat pacu jantung yang dipasang disebut berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan tanda-tanda aritmia jantung atau kondisi serius lainnya.
Meski protokol menyarankan agar perdana menteri menyampaikan laporan kesehatan setiap tahun, Netanyahu tidak pernah merilis laporan tersebut antara tahun 2016 hingga akhir 2023. Ia pun belum merilis laporan kesehatannya tahun ini.
Tidak adanya kewajiban hukum membuat laporan kesehatan perdana menteri bersifat sukarela dan belum diatur secara resmi dalam undang-undang.
