Untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang pada Oktober 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keterbukaan terhadap kemungkinan mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza.
Hal tersebut dilansir surat kabar Israel, Haaretz pada Ahad (18/5).
Langkah ini berbarengan dengan dibukanya kembali jalur masuk bantuan kemanusiaan ke wilayah yang selama berbulan-bulan dikepung ketat oleh militer Israel.
Netanyahu mengungkapkan bahwa tim perunding Israel di Qatar “mengeksplorasi setiap peluang” untuk mencapai kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata.
Ia menyebut kerangka yang dibahas mencakup “penghentian pertempuran, pembebasan seluruh sandera, pengusiran Hamas, dan demiliterisasi Gaza.”
Pernyataan itu menandai pergeseran sikap signifikan dari Netanyahu yang sebelumnya bersikukuh bahwa perang tak akan berakhir sebelum Hamas benar-benar dikalahkan.
Namun, seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada Haaretz bahwa meski pernyataan Netanyahu terdengar terbuka, pada kenyataannya “kesepakatan untuk mengakhiri perang belum ada di atas meja.”
Ia menegaskan, “Untuk bisa dipertimbangkan, sesuatu yang mendasar harus berubah—baik Israel mencabut tuntutan pengasingan dan perlucutan senjata Hamas, atau Hamas bersedia menerima tuntutan itu. Saat ini, keduanya belum menunjukkan arah ke sana.”
Dari pihak Palestina, seorang sumber kepada Sky News Arabia menyebut bahwa Hamas bersedia membebaskan separuh dari seluruh sandera—baik yang hidup maupun yang telah meninggal—dengan imbalan gencatan senjata selama dua bulan.
Namun, menurut sumber diplomatik Israel, agar kesepakatan semacam itu bisa berjalan, perlu ada langkah-langkah konkret untuk meyakinkan Hamas bahwa gencatan senjata sementara bisa berujung pada penghentian perang secara permanen.
“Yang dibutuhkan Hamas bukan jaminan mutlak, tapi semacam pernyataan publik yang kuat dari Presiden AS Donald Trump, bahwa ia berkomitmen menghentikan perang dan akan menuntut Israel mematuhinya,” kata sumber itu.
Di dalam negeri, seruan untuk segera menghentikan perang kian kencang. Sekitar 500 warga Israel menggelar aksi jalan kaki dari kota Sderot menuju perbatasan Gaza di dekat Kibbutz Nir Am, menolak eskalasi militer yang terus berlanjut.
Einav Zangauker, ibu dari sandera bernama Matan, menyampaikan kritik pedas kepada Netanyahu melalui akun X (sebelumnya Twitter).
“Hamas siap membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang, tapi Netanyahu hanya izinkan pembebasan 10 orang agar koalisinya tidak pecah. Pemerintah Israel sengaja menyiksa kami,” tulisnya.
Sementara itu, penolakan keras datang dari dalam kabinet sendiri. Menteri Keamanan Nasional dari sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, mengatakan bahwa “kerangka yang mengakhiri perang tanpa mengalahkan Hamas tidak akan pernah terjadi.”
Dalam perkembangan lain, Komite Legislatif Parlemen Israel telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang negara-negara yang dicap sebagai “pendukung terorisme” untuk menjadi mediator dalam negosiasi Israel.
RUU tersebut secara eksplisit menyasar Qatar yang selama ini menjadi fasilitator utama pembicaraan antara Israel dan Hamas.
Meski bantuan kemanusiaan kini mulai diizinkan masuk ke Gaza, organisasi internasional memperingatkan bahwa kebutuhan warga sipil masih jauh dari terpenuhi. Banyak wilayah di Gaza masih terputus dari pasokan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan dasar.
