Oleh: Andreas Krieg
Pada Sabtu pagi, papan keberangkatan di bandara utama Dubai mulai dipenuhi jadwal yang tertunda. Di langit, di atas perairan Teluk, lengkungan cahaya pucat melesat, menyala, lalu menghilang—yang kemudian dijelaskan pejabat sebagai rudal pencegat—meninggalkan jejak putih seperti kapur di langit yang perlahan memucat.
Pemandangan serupa terjadi di Abu Dhabi, Doha, Manama, dan Kuwait City. Pada siang harinya, Bandara Dubai dan Bandara Kuwait dilaporkan terkena serangan. Kawasan Teluk pun terguncang.
Mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhirnya memilih perang dengan Iran masih menjadi pertanyaan. Ia berkampanye dengan slogan “America First”, tetapi kemudian bergeser ke arah yang oleh sebagian pihak dinilai lebih menyerupai “Israel First”, bahkan ketika peluang kesepakatan masih terbuka—kesepakatan yang, menurut banyak kalangan, berpotensi melampaui perjanjian yang ia batalkan pada masa jabatan pertamanya.
Apakah ini pengalihan isu dari persoalan lain di dalam negeri? Ataukah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berambisi membentuk ulang Timur Tengah, berhasil mendorong Washington masuk ke dalam konflik yang kekacauannya justru menguntungkan agenda Israel?
Israel menginginkan perang ini dan menentukan ritmenya. Jika Trump menolak mendukungnya, besar kemungkinan Israel tetap melancarkan serangan, sekaligus menempatkan AS pada posisi sulit: membela sekutu atau terlihat lemah di mata publiknya sendiri.
Apa pun motifnya, negara-negara Teluk kini menjadi korban imbas dari perang Israel. Monarki-monarki di kawasan itu harus menanggung biaya konflik yang tidak mereka pilih dan justru berusaha keras mereka cegah. Tuduhan bahwa Arab Saudi menghendaki perang ini beredar di media, kerap bersumber anonim. Namun, sejumlah pejabat Saudi menolaknya tegas.
Narasi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mengalihkan tanggung jawab, memecah belah Teluk, dan memberi ruang legitimasi politik bagi Israel.
Mimpi Buruk yang Berlanjut
Respons Iran juga memunculkan tanda tanya. Teheran justru menyerang negara-negara yang sebelumnya berupaya mencegah perang, seperti Qatar dan Oman. Langkah itu diduga bertujuan menekan kedua negara agar mendorong Washington mundur dari konflik yang berisiko panjang dan mahal.
Untuk saat ini, negara-negara Teluk merasa ditinggalkan oleh AS. Mereka diminta menjadi mediator diplomasi, tetapi justru terkena dampak ketika diplomasi gagal—dan kembali harus menanggung konsekuensinya.
Tekanan sebenarnya sudah terasa sejak 7 Oktober 2023. Negara-negara Teluk terjebak di antara Iran yang tampak enggan membangun efek tangkal secara langsung, dan Israel yang menjalankan strategi ofensif agresif, dari Gaza hingga meluas ke kawasan lain.
Model pembangunan Teluk bukan bertumpu pada ideologi atau ekspansi militer, melainkan pada konektivitas—jalur perdagangan, arus modal, sistem data, dan logistik energi. Gangguan pada salah satu elemen itu bukan sekadar memperlambat pertumbuhan, melainkan mengguncang fondasi ekonomi yang telah dibangun selama beberapa dekade.
Washington selama ini secara tidak langsung menyerahkan banyak peran diplomasi kawasan kepada mediator Teluk, terutama Qatar dan Oman. Doha menjadi perantara komunikasi antara Israel dan Hamas, serta antara AS dan Iran. Muscat memainkan peran serupa dengan pendekatan lebih senyap.
Namun, balasan yang diterima justru serangan. Qatar telah menjadi sasaran tiga kali dalam kurun kurang dari setahun—dua kali oleh Iran dan sekali oleh Israel. Oman pun tak luput dari dampak eskalasi terbaru. Komitmen keamanan Washington kian dipertanyakan.
Otonomi Strategis
Serangan Iran pada Sabtu bukan sekadar simbolik. Gelombang drone dan rudal menghantam situs militer serta infrastruktur vital—bandara, pelabuhan, fasilitas energi. Meski banyak yang berhasil dicegat, dampak psikologisnya terasa luas.
Iran menargetkan pusat gravitasi ekonomi Teluk: infrastruktur energi dan logistiknya. Para pemimpin Teluk berharap krisis ini bersifat sementara dan dapat diredam lewat diplomasi dalam hitungan hari. Namun, stok sistem pertahanan udara tidak tak terbatas, sementara drone Iran relatif murah dan dapat diluncurkan dari jaringan terdesentralisasi.
Angkatan udara Teluk kemungkinan akan memperkuat pertahanan garis depan dengan dukungan mitra seperti Inggris dan Perancis. Namun, setiap langkah eskalasi berpotensi semakin menyeret kawasan itu ke dalam konflik AS-Israel.
Teluk perlu menghindari terseret dalam visi Israel tentang kawasan yang diliputi kekacauan terkelola di negara-negara yang dilemahkan. Perubahan rezim di Teheran sulit dicapai lewat serangan udara semata. Jika pun kepemimpinan Iran berubah, hasilnya bisa berupa rezim yang lebih militeristik di bawah Garda Revolusi.
Pendekatan Israel berisiko menciptakan tatanan kawasan di mana negara-negara Teluk hanya menjadi mitra junior, diminta membiayai keamanan namun tidak menentukan arah strategi.
Alternatifnya adalah kebijakan Teluk yang berdaulat, berbasis otonomi strategis dan persatuan kawasan. Arsitektur keamanan Teluk memang masih bertumpu pada AS, tetapi negara-negara Teluk bukan tanpa daya. Mereka dapat menentukan kapan dan bagaimana kemampuan militernya digunakan.
Mereka dapat menuntut pembatasan eskalasi yang diluncurkan dari wilayah mereka. Mereka dapat memandang akses pangkalan dan kerja sama keamanan sebagai aset strategis yang tidak boleh dianggap sebagai hak otomatis Washington.
Israel memahami bahwa pengaruhnya di lingkar kebijakan luar negeri AS tidak akan berlangsung selamanya. Bisa jadi, itulah sebabnya momentum perang ini dipilih sekarang.
Bagi negara-negara Teluk, krisis ini dapat menjadi titik balik. Mereka masih berpeluang tampil sebagai pusat stabilitas Timur Tengah pasca-7 Oktober—asal mampu merumuskan jalur ketiga: bukan “Israel First” atau “America First”, melainkan “Gulf First”.
Artinya, menentukan arah sendiri dan tidak menjadi pion dalam agenda pihak lain. Dalam situasi krisis ini, justru terbuka peluang bagi Teluk untuk menegaskan peran dan kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
*Dr. Andreas Krieg adalah seorang profesor madya (associate professor) di Departemen Studi Pertahanan King’s College London, sekaligus konsultan risiko strategis yang bekerja untuk klien pemerintahan maupun komersial di Timur Tengah. Ia baru-baru ini menerbitkan buku berjudul ‘Socio-political order and security in the Arab World’
