Oleh: Najla Nourin
Jurnalis dan penulis Sudan
Fajar Sabtu, 3 Januari 2026, menjadi titik balik dalam sejarah Caracas yang telah lama dibebani krisis. Washington melampaui kaidah keterlibatan militer konvensional dan garis merah kedaulatan internasional melalui sebuah operasi militer hibrida yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Perkembangan ini bukan sekadar tumbangnya pucuk kekuasaan di Venezuela, melainkan sebuah gempa politik yang menempatkan Amerika Latin—bahkan dunia—di ambang era baru intervensi langsung, sebuah praktik yang selama ini diyakini berakhir bersama berakhirnya Perang Dingin.
Dengan menghidupkan kembali bayang-bayang penangkapan Manuel Noriega di Panama pada 1989, pemerintahan Donald Trump memilih mengakhiri era Maduro lewat serangan cepat. Langkah ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang masa depan “legitimasi internasional”. Ketika Washington mendasarkan intervensi militer pada dakwaan pidana, terbuka preseden berbahaya: hukum domestik Amerika Serikat berpotensi bertransformasi menjadi otoritas lintas negara yang memburu para pemimpin politik di berbagai belahan dunia.
Venezuela kini berdiri di persimpangan dua jalan. Di satu sisi, terbuka peluang menuju pelonggaran politik dan transisi sipil yang dilindungi institusi militer. Di sisi lain, mengintai risiko terjerumus ke dalam pusaran kekacauan.
Operasi militer yang menyasar pangkalan Fuerte Tiuna dan sejumlah fasilitas vital tidak semata bertujuan melumpuhkan kemampuan militer Venezuela. Di balik itu, tersirat pesan strategis kepada kekuatan besar dunia—terutama Moskwa dan Beijing—bahwa hegemoni di belahan barat bumi masih menjadi wilayah pengaruh Gedung Putih. Meski Maduro dipindahkan dalam keadaan diborgol, ia meninggalkan negeri yang terbelah antara warisan Hugo Chávez—nasionalisme yang menentang intervensi asing—dan realitas ekonomi yang terpuruk, yang mengubah Venezuela kaya minyak menjadi ladang krisis kemanusiaan dan migrasi.
Tantangan utama hari ini adalah kekosongan kekuasaan pasca-Maduro. Sejauh mana oposisi, yang dipimpin María Corina Machado, mampu membangun legitimasi nasional yang inklusif tanpa dicap sebagai perpanjangan tangan kepentingan asing? Dan sejauh mana institusi militer bersedia menyerahkan kendali negara kepada para rival politik lama?
Keberhasilan militer Amerika Serikat yang cepat tetap harus diuji oleh realitas pembangunan negara. Sejarah menunjukkan, menjatuhkan rezim dari luar jarang menjamin stabilitas yang berkelanjutan.
Sekali lagi, Venezuela berada di antara dua kemungkinan: menuju pembukaan politik dan transisi sipil yang diawasi militer serta berujung pada pemilu transparan—yang berpotensi mengakhiri era sanksi—atau tergelincir ke skenario kekacauan, di mana milisi Bolivarian melancarkan perang berkepanjangan, memanfaatkan kompleksitas geografi dan dukungan sekutu rezim lama. Dalam skenario terakhir, Venezuela berisiko menjadi arena konflik proksi antara Timur dan Barat.
Pada akhirnya, meski operasi Amerika Serikat mencatat keberhasilan militer yang cepat, ujian sesungguhnya adalah membangun negara pasca-intervensi. Tanpa peran aktif kekuatan regional untuk meredam dampak lanjutan, badai yang bermula di Caracas dapat melampaui batas negara dan mengancam stabilitas seluruh kawasan. Dunia mungkin telah menutup bab tentang Maduro, tetapi sekaligus membuka lembaran baru penuh ketidakpastian di “Negeri Matahari”.
